“Kami sangat mengharapkan masukan konkret dari rekan-rekan, baik untuk memperbaiki kekurangan maupun mengembangkan gagasan-gagasan,” katanya.
Dalam diskusi ini, empat dimensi utama menjadi fokus pembahasan, yaitu aspek tahapan, non-tahapan, kelembagaan dan eksternalitas. Robby berharap, hasil FGD ini dapat menjadi bahan rekomendasi untuk penyempurnaan peraturan KPU dan perbaikan pelaksanaan pemilu di masa depan.
“KPU menyadari bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu, evaluasi bersama para stakeholder ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih baik,” tegasnya.
KPU Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu.
“Kesuksesan yang kita jalani adalah kesuksesan bersama,” ucap Robby.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menjadi contoh bagi daerah lain. (sy)
