oleh

Presiden Jokowi Ke Natuna, Pemuda Indonesia Bergerak

TransisiNews.com–  Dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu, 8 Januari 2020, Presiden Joko Widodo hendak memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Untuk itu, setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Presiden meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” ucap Presiden.

Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia, di mana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.

“Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucapnya.

Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Maka itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Pemuda Bergerak di Kedubes China Jakarta

Sementara itu, Pemuda Indonesia yang menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) China melakukan aksi protes melakukan protes terkait kapal-kapal China yang melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di laut Natuna.

Depan Kedubes Tiongkok, Rabu (8/1/2020), terlihat massa menyampaikan orasi memprotes langkah pemerintah China terkait Natuna. Ada satu mobil komando di lokasi.

“Aksi ini jadi bentuk dukungan kita kepada pemerintah untuk melakukan desakan kepada pemerintah China atas konflik di perairan Natuna,” kata Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama.

“Kita memprotes pemerintah China yang mencaplok perairan Natuna. Kami mau bilang Natuna adalah milik Indonesia,” sambungnya.

Terdapat juga polisi yang berjaga-jaga di depan Kedubes Tiongkok. Aksi massa sendiri terdiri dari beberapa organisasi kepemudaan. Haris mengatakan aksi ini merupakan aksi spontanitas.

“Ke depan kita akan konsolidasi dan membuat aksi yang lebih besar dari ini. Kita akan datang dengan massa yang lebih banyak, kita akan bobol,” ujar Haris. (Red)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed