oleh

Ketua Komisi ll DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung Ingatkan ASN Untuk Menjaga Netralitas

TransisiNews.com– Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tetap menjaga netralitas saat pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 23 September 2020 mendatang.

Sebagai komisi yang menangani pemerintahan daerah, Ahmad Doli mengatakan, Komisi II DPR memiliki kepentingan untuk meningkatkan kualitas pilkada yang lebih baik di daerah. Depok merupakan salah satu kota yang akan menyelenggaarakan pilkada pada 2020.

“Kami berharap bisa menghasilkan pasangan kepala daerah yang kapabel dan memiliki visi dan misi serta bersih dari berbagai kasus.Untuk menghasilkan kepala daerah seperti itu maka penyelenggaraannya juga harus berjalan baik,” ujar Ahmad Doli dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019) lalu.

ADK mengingatkan sapaan akrabnya  agar pegawai negeri sipil di Depok menjaga netralitas. “Kalau wali kota petahana saat ini mau maju, maka para ASN harus tetap bekerja profesional dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis apalagi persoalan dukung mendukung,” kata ADK yang berasal dari partai Golkar ini.

Komisi II DPR meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok untuk ikut serta mengawasi hal ini. Anggota Komisi II DPR Agung Budi Santoso menuturkan, jika semua pimpinan daerah di Depok akan maju dalam perhelatan pilkada mendatang, maka dia meminta para ASN untuk berhati-hati.

Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini menanggapi, pihaknya akan tetap menjaga integritas. Perihal netralitas ASN, pada 25 November 2019, Bawaslu Depok juga telah menerima kunjungan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ke depan, Bawaslu Kota Depok akan membuat memorandum of understanding (MOU) dengan Pemkot Depok untuk mendeteksi dini masalah netralitas ASN.

“Kami juga sudah membuat imbauan bahwa mutasi dan rotasi ASN paling lambat dilakukan oleh wali kota enam bulan sebelum masa pendaftaran pasangan calon dibuka oleh KPU Kota Depok. Kalau mau mutasi dan rotasi ya paling lambat Desember ini dilakukan. Lewat dari Desember sudah tidak boleh dilakukan,” kata Luli di Depok, Jawa Barat, Senin (16/12/2019). (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed