oleh

Jonius Taripar Hutabarat Reses Dengar Aspirasi Masyarakat, Bupati Taput Tak Hadir

TransisiNews.com– Sekretaris Komisi A DPRD Sumatera Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menggelar reses tahun sidang I 2019-2020 di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Minggu, 15 Desember 2019.

Ratusan warga hadir dari beberapa desa di Kecamatan Sipahutar. Dialog  komunikasi interaktif dua arah pun terjadi. Namun kehadiran Sekretaris DPRD Sumut ini Sayang tanpa dihadiri bupati, camat maupun kepala desa setempat.

Dalam paparanya, mantan Kapolres Tapanuli Utara itu meminta pemerintah lebih serius untuk perhatian terhadap masyarakat petani di Kabupaten Tapanuli Utara.

Jonius menjelaskan tugas dan fungsi mereka sebagai wakil rakyat di DPRD sebagai legislasi, budgeting serta fungsi pengawasan.

“Kedatangan saya ini untuk melihat langsung keadaan masyarakat Taput. Menampung segala aspirasi masyarakat untuk saya sampaikan dan saya dorong agar lebih diperhatikan pemerintah,” kata dia.

Jonius menambahkan, perpanjangan Pemprov Sumatera Utara di Tapanuli Utara seperti UPT Pertanian dan Perkebunan serta UPT Bina Marga memiliki fungsi strategis kemajuan wilayah itu untuk terus dikembangkan.

Dia meminta kepada UPT Bina Marga, jalan provinsi di Kecamatan Garoga, Pangaribuan dan Sipahutar yang kondisinya cukup memprihatinkan, segera untuk diperbaiki.

“Saya mempertanyakan apa saja program yang telah dilakukan pemerintah, khususnya masyarakat petani di sini, Apakah memberikan bibit pertanian yang dibutuhkan atau alat pertanian. Terus, jalan provinsi yang telah dikerjakan tahun 2019 dan rencana tahun 2020 di Taput,” kata dia.

Dia meyakinkan warga, akan berjuang meloloskan usulan dan masukan masyarakat Tapanuli Utara.

“Sebagai wakil rakyat, kedatangan saya ini untuk menyampaikan dan mengawasi program pemerintah agar tepat sasaran dan pelaksanaannya sesuai untuk mensejahterakan masyarakat Taput,” tambahnya.

Utusan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Bina Marga Sumatera Utara di Tapanuli Utara, Budi F Marpaung memaparkan program pembangunan yang sedang berlangsung dan yang akan diprogramkan tahun 2020 mendatang.

Kita heran atas tidak kooperatifnya jajaran pemerintah desa dan camat, mengapa tidak bisa hadir.

Seperti tahun 2019, UPT Bina Marga Sumatera Utara telah melakukan peningkatan ruas jalan di Onan Tukka, Kecamatan Sipahutar sebesar Rp 9 miliar. Ruas jalan di Aek Humbang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, di Desa Simaninggir sepanjang 2 kilometer sebesar Rp 9 miliar. Kemudian di Desa Sibaganding, antara jalan Pangaribuan-Garoga sepanjang 2 kilometer sebesar Rp 8 miliar.

Pembangunan drainase di Pangaribuan arah ke Aek Humbang di Desa Onan Sabtu dan pembangunan dinding penahan jalan antara ruas jalan Sipahutar ke Tarutung di jembatan Hita Tano dan ruas jalan Sipahutar menuju Siborongborong.

Untuk tahun 2020 UPT Bina Marga Provinsi Sumut sudah menganggarkan Rp 20,5 miliar. Di antaranya, untuk peningkatan ruas jalan di Aek Humbang Pangaribuan sepanjang 3 kilometer dengan anggaran Rp 13,5 miliar. Ruas jalan Pangaribuan-Garoga di Desa Sibaganding sepanjang 2 kilometer dengan anggaran Rp 8 miliar.

“Lalu pembangunan dinding penahan ruas jalan Pangaribuan-Garoga di Desa Najumambe dengan anggaran Rp 5 miliar. Pembangunan drainase ruas jalan Pangaribuan di Desa Sibingke sebesar Rp 1 miliar,” Terang Marpaung.

Joni Dance Simanjuntak, warga Desa Dolok Nagodang mengungkapkan, di desanya dalam dua tahun terakhir tidak memperoleh bantuan bedah rumah.

Dia mengatakan, besar kemungkinan akibat dampak pemilihan kepala daerah tahin 2017 lalu.

“Itu kemungkinan akibat dampak pesta demokrasi dan perbedaan pilihan politik saat itu. Kami berharap jadi perhatian DPRD, ” kata Dance.

Dia cukup prihatin atas bantuan bibit pertanian dari pemerintah yang tidak meneliti dan survei tanah terlebih dahulu. Misalnya, bibit jagung diberikan di kontur tanah 1.500 dpl.

“Ini kan, salah sasaran. Jadi, kami minta jangan diberikan bibit asal-asalan. Seharusnya diteliti dulu oleh ahli struktur tanah,” ujarnya.

Warga lain juga mengeluhkan penyakit tanaman nenas di Kecamatan Sipahutar. Untuk diketahui Kecamatan Sipahutar merupakan salah satu penghasil buah nenas terbesar di Sumatera Utara.

Juga kelangkaan pupuk bersubsidi, layanan BPJS dan infrasturuktur yang disuarakan lewat reses tersebut.

Sementara itu terkait Undangan kepada Bupati Tapanuli Utara, Tina Sinaga, staf Sekretariat DPRD Sumatera Utara yang ikut dalam reses DPRD Sumatera Utara m tersebut, menerangkan bahwa jauh hari sebelumnya undangan resmi dari pimpinan DPRD Sumatera Utara sudah dilayangkan ke kepala daerah.

“Kita heran atas tidak kooperatifnya jajaran pemerintah desa dan camat, mengapa tidak bisa hadir atau mendelegasi utusannya. Jelas undangan per tanggal 3 Desember 2019 sudah kita masukkan, ” ungkap Tina kepada Media. (Red/JM)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed