oleh

Jawaban Surat SKOP ‘Dipimpong’, Kabid Sarpras Disdik DKI jakarta Terkesan Menghindar

TRANSISINEWS.COM – Surat yang dilayangkan SKOP (Sosial Kontrol Publik) kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 11 dan 27 Desember 2018, terkait kekurangan volume atas design and build rehab total gedung sekolah paket 1 Jakarta Pusat dan Utara di Dinas Pendidikan tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan daerah senilai Rp. 682.327.616.00, terkesan dipimpong oleh Disdik DKI anehnya lagi Kabid Sarpras malah menghindar dan tidak memiliki niat baik untuk memberikan informasi terkait kegiatan tersebut.

Hal ini dikatakan P. Sihotang Kepala Tim Investigasi SKOP, dia juga merasa kecewa atas lamanya balasan dan dengan isi jawaban surat Disdik DKI Jakarta.

“Surat balasan Disdik
DKI kita terima tanggal 17 Januari 2019, dari tiga poin yang disampaikan mereka (Disdik DKI- red) berdalih bahwa kegiatan rehab total gedung paket 1, Jakarta Pusat dan Utara tahun 2017 sudah dilaksanakan sesuai peraturan, diawasi oleh TP4D dan telah diperiksa oleh BPK, adakah jawaban yang sangat normatif,” ujar P. Sihotang kecewa.

Dia juga menjelaskan dari hasil ovservasi, bahwa kegiatan Paket 1 Jakarata Pusat dan Utara rehab gedung sekolah yang dikerjakan oleh PT. WKII tersebut terjadi kesalahan konstruksi.

“Pekerjaan konstruksi fisik rehab gedung sekolah tersebut antara kontrak dan fisik dilapangan terjadi perbedaan item sehingga mengakibatkan kekurangan senilai Rp. 682.327.616.00, Artinya ada kelebihan bayar karena ada kesalahan perhitungan volume terpasang sesuai temuan BPK,” tegas P. Sihotang.

Sementara Junaidi selaku Humas Disdik DKI saat dikonfirmasi, menyarankan agar surat dibuat kembali dan dilayangkan ke Bidang Sarpras Disdik DKI. Sesuai saran tersebut kembali SKOP mengirimkan surat tertanggal 8 Juli 2019  dengan perihal keberatan atas jawaban surat.

“Sesuai petunjuk Junaidi kita kirim kembali surat kepada Disdik DKI  Jakarta Up. Bidang Sarana dan Prasarana, dan di akhir Desember 2019 sempat bertemu dengan Budi Sulistiono Kepala Bidang Sarpras Disdik DKI Jakarta, namun setelah itu,  dicoba dihubungi melalui WA dia (Budi Sulistiono) hanya memberitahukan bahwa dia sedang cuti tahunan kedepanya sudah tidak ada komunikasi lagi ” jelas P. Sihotang.

Budi Sulistiono sebagai seorang pejabat yang seharusnya memberikan informasi terkait kegiatan tersebut, malah terkesan menghindar tindakan ini sangat disesalkan oleh P. Sihotang dan akan mengirim surat kepada Gubernur DKI Jakarta.

“Karena surat SKOP, tidak ditanggapi, maka kami akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini, dan melaporkan ke Gubernur dan Ispektorat terkait buruknya pelayanan publik di Disdik DKI Jakarta yang diduga melanggar UU 25/2009 pasal 15 tentang pelayanan publik dan terkesan menghindar untuk diusulkan agar menggantinya dengan pejabat yang berintegritas tinggi,” pungkas P. Sihotang. (smn)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed