oleh

DIREKTUR CV. PANESTI JAYA MARINE BURONAN KEJARI DOMPU DITANGKAP DI LOMBOK UTARA

TRANSISINEWS.COM – Rabu 26 Februari 2020 lalu, sekitar pukul 15.50 Wita Tim Tabur Intelijen Kejati NTB bekerja sama dengan Tim AMC Intelijen Kejaksaan Agung RI. berhasil mengamankan Sdr. Kartono, S.Pd. buronan / DPO Kejari Dompu dalam perkara tindak.pidana korupsi Pengadaan Kapal Tangkap Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2006.

Kartono, S.Pd adalah terpidana yang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1102/K/Pidsus/2009 tanggal 03 November 2010 diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan kasus posisi ;
Bahwa Terpidana Kartono, S. Pd. selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine bersama sama dengan Iwan Iskandar, Mohammad Abdul Rojak, Arifin S.Sos dan Raodah Ismail (diperiksa dalam perkara Terpisah – red) terkait proyek pengadaan 2 (dua) unit kapal tangkap ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu Tahum Anggaran 2006 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 836.250.000.- dan Terpidana selaku Direktur CV. Pangesti Jaya Marine ditunjuk sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp.759.000.000., berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 753/523/2006 tanggal 11 Oktober 2006 dengan masa kontrak selama 60 hari.

Setelah jangka waktu kontrak selesai dan dilakukan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang yaitu H. Mohammad A Rajak, Arifin, S.Sos Iwan Iskandar dan Raodah Ismail, 2 (dua) unit kapal penangkap ikan dinyatakan sudah sesuai dengan spesifikasi dan kemudian diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu untuk diserahkan kepada nelayan.

Namun fakta di lapangan menunjukan sebaliknya bahwa 2 (dua) unit kapal penangkap ikan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga tidak dapat digunakan hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.690.000.000.

Dan karena hal tersebut terpidana didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. : 31 Tahun 1999 jo. UU No. : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidiair: Melanggar Pasal 3 UU No. : 31 Tahum 1999 jo UU No. : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Setelah proses sidang, Terpidana Kartono S.Pd dituntut pidana :

Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.: 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
• Menghukum para Terdakwa dengan pidana penjara masing masing selama 5 Tahun
• Membayar Denda masing masing sebesar Rp. 200.000.000 subsidiar 1 Tahun kurungan
• Membayar uang pengganti sebesar Rp.690.000.000., Subsidiair 1 Tahun Kurungan. Selanjutnya terpidana diputus oleh pengadilan sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor :160/Pid.E/2007/PN.Dmp tanggal 05 Agustus 2008 menyatakan :
• Terdakwa I Kartono, SPd terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair.

• Menyatakan Terdakwa II Muhamad Abdul Rojak tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair maupun subsidiair.

• Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I Kartono SPd dengan Pidana Penjara selama 4 Tahun dan membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000.subsisiar 6 (enam) bulan Kurungan.
• Membayar uang Pegganti sebesar Rp 75.900.000 subsidiar 6 Bulan Kurungan.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 210/PID/2098/PT.MTR tangal 03 Februari 2009 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu.
3. Putusan Kasasi No.:1102 K/PIDSUS/2009 tanggal 03 November 2010 menyatakan menolak Kasasi baik terpidana maupun penuntut umum.
Terpidana ditangkap di rumahnya di Desa Medana RT.03 RW. 01 Tanjung Lombok Utara tanpa perlawanan setelah dilakukan pemantauan dan pengintaian oleh Tim Tabur Kejati NTB yang bekerja sama dengan Tim Adhyaksa Monitoring Centre (AMC) Intelijen Kejaksaan Agung RI.

Program Tangkap Buronan (Tabur) merupakan upaya optimalisasi penangkapan buronan pelaku kejahatan dalam rangka penuntasan perkara baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Ditetapkan target bagi setiap Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yaitu minimal 1 (satu) kegiatan pengamanan terhadap buronan kejahatan untuk setiap triwulan.
Pada tahun 2020 Program Tabur untuk Kejaksaan Tinggi NTB merupakan keberhasilan pertama, sedangkan secara nasional Program Tabur Tahun 2020 sudah berhasil menangkap sebanyak 8 orang. (Kapuspenkum/red)

Komentar

News Feed