oleh

ADA APA DI JIWASRAYA?, BONGKAR !!, PAILITKAN ???

Penulis : Adherie Zulfikri Sitompul,SH.MIP.CLA ;

Ketua Umum PP. Ikatan Sarjana Al Washliyah
Advocate/Pengacara/Konsultan Merek-Paten-Hak Cipta
Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia

Episode 2
ADA APA DI JIWASRAYA???
BONGKAR !!!
PAILITKAN ???

Terjadi hal yang samakah di ASABRI GATE ???

Sebelum saya sampai pada lanjutan penulisan saya, saya(pribadi) sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang telah menetapkan 5 (lima) orang tersangka dan telah melakukan penahanan atas diri ke 5 tersangka tersebut , hal mana saya baca di Antara News.com tertanggal 15 Januari 2020 telah dibenarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Agung Toegarisman , yakni Komisaris PT. Hanson International, Tbk Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT. Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Mantan Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan keuangan PT. Jiwasraya Syahmirwan.

Dan hari ini tanggal 16 Januari 2020 saya juga mendapatkan kabar berita dari Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI kalau hari ini tepatnya pada pukul 16.00 WIB Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dan Tim Pelacakan Asset pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung RI sejumlah 10 personel telah menuju rumah di daerah duren sawit Jakarta timur serta telah melakukan penggeledahan sebuah rumah beralamat di Jalan Kavling Angkatan Laut, Blok C.1 Nomor 9 Duren Sawit Jakarta Timur kediaman Tersangka S, dan hingga saat ini masih menyisir tempat – tempat lainnya guna mendapatkan barang bukti yang juga bernilai ekonomis guna pengembalian kerugian negara, hal ini sejalan dengan yang saya sampaikan sebelumnya agar Kejaksaan Agung RI menerapkan penyidikannya dengan instrument UU Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang serta CORPORATE CRIME guna mengembalikan kerugian negara yang hilang di kemplang terduga Koruptor JIWASRAYA Gate ini, dan sekaligus saya mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang tegas menyampaikan tidak akan melindungi para terduga KORUPTOR yang berada dilingkungan ISTANA sekalipun wajib di babat habis tanpa ampun.

Sedangkan terkait permintaan MPR kepada KPK untuk memantau penanganan kasus PT. Asuransi Jiwasraya yang ditangani Kejaksaan Agung RI tentunya merupakan hal yang baik dan menurut sepengetahuan saya sudah ada aturan tertentu yang di atur oleh UU terkait penanganan masing-masing Lembaga dalam khasanah tindak pidana korupsi, dimana jauh hari sebelumnya ketiga Lembaga tersebut telah ada tanda tangani Nota Kesepahaman terkait optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi ditahun 2013 lalu dan saat ini lebih dikuatkan lagi dikuatkan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango yang menegaskan sebelumnya sudah ada laporan ke KPK terkait JIWASRAYA di bulan April 2019 namun tidak tertangani maksimal(sumber detik.com 29/12/2019) dan tetap menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI terkait kasus tersebut.

Selanjutnya saya akan kembali kepada focus penulisan episode ke 2 ini.

Ulasan sebelumnya :
Menurut saya bahwa Issue ini semakin semrawut dan membuat gerah para nasabah JIWASRAYA khususnya maupun masyarakat Indonesia umumnya, selayaknya saya menilai perlu langkah kongkrit oleh Pemerintah Indonesia baik secara BISNIS KEUANGAN maupun secara HUKUM meliputi TINDAK PIDANA KORUPSI bahkan wajib dilakukan penyidikan atas keterlibatan secara corporasi dengan menerapkan system penyidikan berbasis CORPORATE CRIME termasuk didalamnya penyidikan dengan menggunakan instrumen UU PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG maupun Keperdataan Khususnya sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (5) dalam FRAUD nya JIWASRAYA.

Berdasarkan pada apa yang akan saya ulas dan uraikan dari penggalan pendapat saya tersebut pada tulisan episode 1 sebelumnya maka saya akan menguraikan secara tuntas lugas dan simple terkait hal-hal dimaksud diatas.

Agar pertanyaan ADA APA DI JIWASRAYA” serta sekaligus memberikan OPINI HUKUM POSITIF atas upaya BONGKAR” total di JIWASRAYA serta adakah solusi lainnya terhadap PENYELAMATAN JIWASRAYA ataukah dengan sangat terpaksa upaya langkah hukum yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Menteri Keuangan untuk mengakhiri JIWASRAYA dengan langkah mem-PAILITkannya” atas kesepahaman Bersama dengan Kementerian terkait khususnya Kementerian BUMN dan juga tentunya persetujuan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo , dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya dan penulis juga berharap tulisan ini juga dapat dipergunakan sebagai bentuk pemahaman Bersama Masyarakat Indonesia atas kemungkinan yang sama “apa juga terjadi di dalam ASABRI GATE”.

Pada tulisan saya sebelumnya yakni :
(sumber GATRA menyebutkan) PERMASALAHAN JIWASRAYA diperuncing kehancurannya saat :
Terjadi Kesalahan Pembentukan harga (MISPRICING) dengan tindakan Saving Plan ditawarkan melalui BANCASSURANCE dengan GUARANTEE RETURN 9-13% sejak tahun 2013 hingga 2018.

Terjadi rekayasa harga saham (WINDOW DRESSING) dengan cara secara massif terjadi jual beli saham dengan dressing reksadana dengan cara saham yang over price dibeli kemudian dijual pada harga negosiasi kepada manajer investasi untuk kemudian dibeli kembali oleh Jiwasraya.

Terjadi Tekanan Likuiditas dari Produk saving plan, yang menyebabkan terjadinya penurunan secara drastic kepercayaan nasabah yang membuat klaim rasio meningkat tajam hingga ke level 85%.

Terjadi RECKLESS INVEMENT ACTIVITIES, dengan tampilan Jiwasraya yang banyak melakukan investasi high risk asset untuk mengejar high return dengan tanda :
Investasi saham sebesar 22,4% (Rp. 7 triliun , tapi hanya 5% yang merupakan saham LQ45 (berkinerja baik)
Investasi reksadana sebesar 59,1% (Rp. 14,9 triliun). Namun hanya 2% dikelola oleh top tier manajer investasi di Indonesia.
Perusahaan tidak menerapkan fortopolio manajemen.

Berdasarkan pada data jejak digital pada Media GATRA tersebut diatas maka saya akan membedah satu persatu untuk dapat memahami APA YANG TERJADI ADA APA DI JIWASRAYA”, untuk saya akan menguraikan terlebih dahulu hal hal terkait sejarah berdirinya JIWASRAYA sampai dengan Program apa yang dikembanngkan oleh JIWASRAYA sampai dengan terjadinya “FRAUD” dan akan terlihat siapa pelakunya utamanya (AKTOR AKTUAL DALANG dari FRAUD nya JIWASRAYA” baik secara teoritis praktek BISNIS KEUANGAN maupun secara HUKUM.

Menilisik Sejarah berdirinya JIWASRAYA

PT. ASURANSI JIWASRAYA adalah perseroan terbatas yang telah berusia 161 (serratus enam puluh satu) tahun , yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia yang awal mulanya adalah perusahaan asuransi jiwa milik HINDIA BELANDA yang berdiri di tahun 1859 dengan nama NEDERLANDSCH INDIESCHE LEVENSVERZEKERING EN LIFFRENTE MAATSCHAPPIJ VAN 1859 (selanjutnya dikenal dengan NILLMIJ van 1859), tanggal 31 Desember 1859 didirikan berdasarkan pada Akte Notaris William Hendry Herklots Nomor 185, yang kemudian di nasionalisasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1958 tentang Penempatan Semua Perusahaan Belanda Di Bawah Penguasaan Pemerintah Indonesia tertanggal 16 April 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 17 April 1958 ditandatangani oleh G.A.MAENGKOM selaku Menteri Kehakiman RI atas nama DJUANDA selaku Perdana Menteri RI atas nama Ir. Soekarno selaku Presiden RI.

Dalam program Indonesiasi (Nasionalisasi) Perekonomian Indonesia sehingga kemudian NILLMIJ van 1859 ini berubah nama menjadi PT. PERUSAHAAN PERTANGGUNGAN DJIWA SEDJAHTERA , kemudian diterbitkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 214 tahun 1961, tanggal  1 Januari 1961, dimana dari 9 (sembilan) perusahaan asuransi jiwa milik Belanda dengan inti NILLMIJ van 1859 dilebur  menjadi PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI DJIWA EKA SEDJAHTERA .

Selanjutnya 4 (empat) tahun  kemudian di tanggal 1 Januari 1965 berdasarkan Keputusan Menteri PPP Nomor BAPN 1-3-24, nama PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI DJIWA EKA SEDJAHTERA diubah menjadi PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI DJIWA DJASA SEDJAHTERA.

Lalu setahun kemudian di tanggal 1 Januari 1966, berdasarkan PP No.40 tahun 1965 didirikan Perusahaan Negara yang baru bernama PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI DJIWASRAJA yang merupakan peleburan dari PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI DJIWA SEDJAHTERA.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Perasuransian Nomor 2/SK/66  tanggal 1 Januari 1966, PT PERTANGGUNGAN DJIWA DHARMA NASIONAL dikuasai oleh Pemerintah dan diintegrasikan kedalam PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI DJIWASRAJA.

Selanjutnya kembali perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1972, tanggal 23 Maret 1973 dengan Akta Notaris Mohamad Ali Nomor 12 tahun 1973, PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI DJIWASRAYA ini berubah status menajdi PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ASURANSI JIWASRAYA yang Anggaran Dasarnya kemudian diubah dan ditambah dengan Akta Notaris Sri Rahayu Nomor 839 tahun 1984 Tambahan Berita Negara Nomor 67 tanggal 21 Agustus 1984 menjadi PT ASURANSI JIWASRAYA.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang PERSEROAN TERBATAS, untuk penyesuaiannya maka Anggaran Dasar PT ASURANSI JIWASRAYA diubah dan ditambah terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah SH, Nomor 10 tanggal 12 Mei 1988 dan Akte Perbaikan Nomor 19 tanggal 8 September 1998 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Nomor 1671 tanggal 16 Maret 2000 dan Akte Perubahan Notaris Sri Rahayu H.Prasetyo,Sh, Nomor 03 tanggal 14 Juli 2003 menjadi PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO).

Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 74 tanggal 18 Nopember 2009 sebagaimana surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Departemen Hukum dan Hal Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.01078  tanggal 15 Januari 2010, dan Akta Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008 yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008. (sumber data tahun 2014 PT. ASURANSI JIWARAYA (persero) jiwasyara.co.id dan id.Wikipedia.org).

Menelisik SAVING PLAN atau Avrist Asuransi Care Pack

Saving Plan yakni Program Asuransi kumpulan yang bersifat IURAN PASTI dibukukan atas nama masing-masing PESERTA. Program ini dapat digunakan oleh PERUSAHAAN sebagai benefit tambahan bagi karyawan selain program yang wajib yang sudah ada, dengan KEUNGGULAN sebagai berikut :
Dapat membantu meningkatkan motivasi kerja karyawan.
Merupakan benefit tambahan yang bisa dinikmati oleh karyawan selain program wajib yang sudah ada. (benefit adalah suatu manfaat, kebaikan, guna atau faedah, kepentingan, laba atau untung, yang diperoleh oleh pihak yang berhak dari pihak lain atau dari suatu hal atau suatu bentuk imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dimana tujuannya untuk melancarkan proses kerja.
Iuran pensiun bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.
Iuran program bersumber dari Pemberi Kerja saja, dan atau Pemberi Kerja dan Karyawan.
Manfaat Asuransi akan dibayarkan sekaligus/lumpsum.
Manfaat nilai tunai adalah akumulasi iuran dan hasil investasi.
Jika peserta meninggal dunia dalam masa kepersertaan , maka ahli waris akan menerima santunan meninggal dunia dan Nilai Tunai (akumulasi dan hasil Investasi). (Sumber avrist.com)

JS SAVING PLAN

JS Saving Plan atau JIWASRAYA SAVING PLAN merupakan program yang bukan barang baru di dunia bisnis asuransi , sebagaimana penulis sebutkan diatas JS Saving Plan ini merupakan pemasaran produk yang tradisional dengan jaminan atau garansi imbal balik, dimana saat penjualannya dan berapa return yang dihasilkan, kadangkala perusahaan asuransi tanpa memiliki ukuran pasti dalam upaya penarikan premi , para pelaku bisnis ini berani menjanjikan return 9% bahkan sampai ke 10%.
Tercatat dalam jejak digital dplk JIWASRAYA memiliki program selaku pengelola DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN dengan beberapa Program yang masuk dalam katagori SAVING PLAN antara lain : Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Kompensasi Pesangon (PPUKP).

PROGRAM PENSIUN IURAN PASTI (PPIP)

Dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang merupakan program pensiun yang iurannya di tetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai MANFAAT PENSIUN Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang berarti besarnya manfaat pension yang akan diterima oleh peserta tergantung pada : (1) Besarnya Iuran (2) Hasil Investasi dan (3) Lamanya Menjadi Peserta.

Yang menjadi Daya Tarik Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) ini JIWASYARA menjamin diperolehnya keuntungan bagi : PERUSAHAAN peserta program ini yakni :
Keuntungan pertama , Peserta dapat melaksanakan program pension tanpa harus mendirikan Dana Pensiun Sendiri.
Keuntungan selanjutnya , Iuran Perusahaan merupakan pengurang objek pajak badan berupa Pengurang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf (g) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak “yang dikecualikan dari objek pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan , baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai” ,

Lalu selanjutnya peserta mendapatkan keuntungan yang dilindungi oleh pasal 21 UU No. 36 tahun 2008 tentang PAJAK dimana pajak atas penarikan iuran Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) diatur tarifnya untuk iuran dengan jumlah dana sampai dengan Rp. 50 juta pajaknya hanya 5%, untuk iuran dengan jumlah dana diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 250 juta pajaknya hanya 15%, untuk iuran dengan jumlah dana diatas Rp. 250 juta sampai dengan Rp. 500 juta pajaknya hanya 25% dan terakhir untuk iuran yang nilai dengan jumlah dana nya diatas Rp. 500 juta maka tarif pajaknya hanya dipungut 30%.

Kemudian pengenaan pajak atas manfaat pensiun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 dikenakan tarif untuk iuran dengan jumlah dana sampai dengan Rp. 50 Juta hanya dikenakan tarif pajak sebesar 0% (NOL PERSEN) dan untuk iuran dengan jumlah dana diatas Rp. 50 juta hanya dikenakan tarif pajak senilai Rp. 5% (LIMA PERSEN).

Kemudian keuntungan lainnya yang tentu sangat menarik yakni Dapat dijadikan sebagai cadangan atas kewajiban perusahaan sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 167 ayat (3) “Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha”.

Yang menjadi Daya Tarik lainnya Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) ini JIWASYARA menjamin diperolehnya Manfaat bagi : PERUSAHAAN peserta program ini yakni berupa Manfaat Pensiun sebagai berikut :

Manfaat Pensiun

Jenis-Jenis manfaat pensiun

Pensiun Normal, Manfaat pensiun normal artinya Dana yang terkumpul di DPLK akan dibayarkan ketika Peserta telah memasuki usia pensiun yang telah dipiliih oleh Peserta, Pensiun dipercepat.

Manfaat pensiun dipercepat artinya dana yang terkumpul di DPLK akan dibayarkan ketika peserta berusia maksimal 10 tahun lebih awal sebelum usia pensiun normal.

Pensiun Ditunda, Manfaat pensiun ditunda artinya jika peserta berhenti bekerja sebelum usia pensiun dipercepat, maka dana yang terkumpul di DPLK secepatnya akan dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat.
Pensiun Cacat/Meninggal, Pensiun Cacat/Meninggal Dunia artinya jika peserta mengalami cacat tetap total atau meninggal dunia, maka dana yang terkumpul di DPLK dapat dibayarkan kepada ahli waris tanpa mengacu pada usia.

Daya tarik berikutnya didalam Program PPIP DPLK JIWASRAYA ditawarkan suatu konsep Anuitas.

Anuitas , sebelumnya saya akan menguraikan pengertian ANUITAS yaitu suatu teori keuangan yang mempunyai arti sebuah rangkaian penerimaan dan pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu.

Rumusan Anuitas yakni AN = An + Bn
AN = Anuitas
An = Angsuran
Bn = Bunga

 

Dalam menentukan hitungan bunga dapat melakukan hitungan angsuran iuran dengan menggunakan sistem bunga anuitas tidak jauh berbeda dengan sistem bunga efektif. Bunga anuitas sebenarnya adalah hasil perpaduan dari kedua bunga tersebut, yaitu sistem bunga flat dan sistem bunga efektif.

Sistem efektifnya diterapkan pada pembayaran bunga yang semakin menurun dan pokok yang semakin bertambah. Sistem flatnya diadopsi dengan angsuran yang tetap selama jangka waktu kredit.

Maka agar dapat mengerjakan hitungan dengan sistem bunga anuitas bisa dilakukan dengan 2 cara yakni:
Angsuran = Angsuran Pokok + Angsuran Bunga
Atau:
Angsuran = Plafond x SukuBunga x 1 /(1 (1 / ((1 + SukuBunga) ^ JangkaWaktu)))
Dimana:
Angsuran Bunga = Saldo Awal x Suku Bunga
Angsuran Pokok = Angsuran Angsuran Bunga

Sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 50/PMK.010/2012 (berlaku 3 Oktober 2012) perihal Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat Pensiun yang menyatakan bahwa apabila dana yang akumulasi dana yang terkumpul di DPLK mencapai :
≤ Rp.625 Juta, dapat dibayarkan sekaligus 100%
> Rp.625 Juta, 20% Sekaligus, 80% anuitas atau 100 % anuitas

Paket Investasi

Selanjutnya Program PPIP DPLK JIWASRAYA ini juga menawarkan bahagian terpenting berupa pilihan Paket Investasi.

 

Paket Investasi inilah yang menjadi batu sandungan besar dalam kegagalan pengelolaan Investasi dengan terjadinya FRAUD” pada JIWASRAYA.

Dimana ditawarkan kepada Peserta untuk memilih salah satu paket investasi yang telah tersedia di DPLK JIWASRAYA. Adapun paket investasi konvensional yang dimaksud adalah sebagai berikut :
Paket 1 terdiri atas penawaran paket deposito senilai 50 % dan 50% lagi berupa paket Obligasi
Paket 2 terdiri atas penawaran paket 40% dalam bentuk Deposito, 40% dalam bentuk Obligasi dan 20% dalam bentuk saham
Paket 3 terdiri atas penawaran paket 30% dalam bentuk Deposito, 30% dalam bentuk Obligasi dan 40% dalam bentuk REKSADANA
Paket 4 terdiri atas penawaran paket 25% dalam bentuk deposito, 25% saham dan 50% dalam bentuk reksadana.

PROGRAM PENSIUN KOMPENSASI PESANGON (PPUKP).

Program PPUKP ini merupakan program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan program pensiun yang dikhususkan untuk pembayaran kompensasi pesangon. Program DPLK PPUKP ini dapat dimanfaatkan perusahaan dalam pembayaran pesangon sebagai manfaat pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003, khusus nya pasal 167.

Melalui program ini, karyawan akan mendapatkan kepastian dalam jaminan hidup yang layak disaat tidak lagi bekerja. Bagi perusahaan, program ini juga dapat memicu motivasi, loyalitas, dan produktivitas dalam bekerja.

Keuntungan PPUKP

Program PPUKP menawarkan berbagai keuntungan baik untuk Perusahaan dan/atau Karyawan yakni antara lain :

Bagi Perusahaan
Mengurangi masalah arus kas (cash flow) perusahaan di kemudian hari.
Mengurangi pajak penghasilan badan (PPh 25).
Mempertahankan karyawan berkualitas.
Memberi nilai tambah perusahaan karena di investasikan dan sesuai regulasi.
Menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan

Bagi Karyawan
Memiliki jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua.
Memiliki dana yang sudah pasti dari perusahaan.
Manfaat pajak hasil investasi sampai dengan manfaat program dibayarkan.
Terpisah dari kekayaan perusahaan

Penyelenggaraan dan Pengelolaan PPUKP

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan Pengelolaan program PPUKP ini disebutkan :
Penyelenggaraan dan pengelolaan PPUKP dilakukan berdasarkan prinsip pooled fund melalui perjanjian bersama antara DPLK dengan perusahaan.

Perusahaan wajib menyampaikan kepada DPLK daftar karyawan yang diikut sertakan dalam PPUKP beserta dengan perubahan-perubahannya dan DPLK wajib memelihara dan menata usahakan daftar karyawan tersebut dalam system administrasi DPLK.
Setiap kaaryawan yang diikutsertakan dalam PPUKP wajib didaftarkan oleh perusahaan kedalam formuilir pendaftaran PPUKP yang disediakan oleh DPLK.

DPLK wajib memberikan tanda bukti kepesertaan karyawan kepada perusahaan untuk dipelihara sampai bukti kepesertaan karyawan diperlukan untuk pembayaran manfaat oleh DPLK
Pada saat terjadi pembayaran manfaat, identitas diri dan/atau tanda bukti kepesertaan akan menjadi alat verifikasi bagi DPLK.

Pembayaran manfaat dilakukan berdasarkan perintah perusahaan dan hanya dapat dibayarkan kepada peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK dengan terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama peserta yang bersangkutan pada saat perusahaan melakukan PHK sebesar manfaat yang diperjanjikan dan dicantumkan dalam kontrak
DPLK wajib memberikan kepada peserta rincian perhitungan besar manfaat yang dicatatkan dan dibayarkan pada saat pembayaran dilakukan dengan menggunakan Formulir Pembayaran Manfaat PPUKP dan memberikan salinannya kepada perusahaan
DPLK dilarang untuk melakukan pembayaran manfaat yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Kontrak.

DPLK hanya dapat menyelenggarakan dan mengelola manfaat yang rumus dan skalanya sama dengan atau lebih besar dari ketentuan UUKetenagakerjaan Nomor 13 yang berlaku.
Dana PPUKP dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan atas semua kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menjadi hak peserta berdasarkan ketentuan UUKetenagakerjaan Nomor 13, tidak hanya di usia pensiun saja (full offset), sepanjang ketentuan full offset diatur secara jelas dalam perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan perusahaan.

Tata cara pembayaran manfaat PPUKP dilakukan sesuai ketentuan UUKetenagakerjaan Nomor 13dan perubahannya, bila ada
Perusahaan dapat mengalihkan penyelenggaraan dan pengelolaan PPUKP dari satu DPLK ke DPLK lain

Sebelum pembaca melangkah lanjut pada deskripsi lanjutan maka terlebih dahulu saya akan menguraikan apa yang dimaksud dengan POOLED FUND, yaitu suatu produk yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 1992 tentang DANA PENSIUN dan PENJELASANNYA, (manajer investasi dan bank umum) yang mengelola dana-dana dari beberapa DANA PENSIUN, dimana keikutsertaan masing-masing DANA PENSIUN dalam POOLED FUND tersebut bervariasi ditentukan oleh besarnya Unit yang dimiliki oleh setiap Dana Pensiun yang bersangkutan. Salah satu bentuk pengelolaan POOLED FUND tersebut adalah dengan menempatkannya pada deposito berjangka.

Dalam hal demikian, maka kepemilikan suatu Dana Pensiun atas penempatan Deposito Berjangka yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan tersebut tergantung pada besarnya unit yang dimiliki oleh Dana Pensiun yang bersangkutan, dalam hal ini merupakan persentase antara dana yang diserahkan suatu Dana pension untuk dikelola Lembaga keuangan tersebut dengan jumlah seluruh dana yang dikelola.

Pasal 30 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 1992 tentang DANA PENSIUN dan PENJELASANNYA diatur bahwa “ (a) pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh pengurus kepada Lembaga Keuangan yang memenuhi ketentuan Menteri Keuangan dan (b) Yang dimaksud dengan Lembaga keuangan dalam hal ini adalah perusahaan efek yang memiliki izin untuk bertindak sebagai manajer Investasi dan BankUmum, yang memenuhi persyaratan dalam perundang-undangan yang berlaku”.

Pengembalian Saldo Dana PPUKP kepada Perusahaan

Program PPUKP ini juga menampilkan penawaran tentang Pengembalian Saldo Dana PPUKP kepada Perusahaan sebagai berikut :

Dalam hal perusahaan bubar atau dalam hal perusahaan tidak bubar tetapi karena alasan tertentu perusahaan menyatakan berhenti meneruskan pembayaran iuran ke DPLK yang diperuntukkan sebagai PPUKP, maka pengembalian saldo dana PPUKP kepada perusahaan dilarang.

Dalam hal perusahaan bubar, maka saldo dana PPUKP harus dibukukan ke dalam rekening setiap peserta secara berimbang berdasarkan perhitungan aktuaria yang dihitung oleh aktuaris independen dan apabila telah memenuhi persyaratan dapat segera dibayarkan kepada peserta yang namanya tercatat dalam administrasi DPLK.


Dalam hal perusahaan tidak bubar tetapi karena alasan tertentu perusahaan menyatakan berhenti meneruskan pembayaran iuran ke DPLK yang diperuntukkan sebagai PPUKP, maka saldo dana PPUKP dapat tetap berada pada DPLK yang bersangkutan atau dialihkan se DPLK lain, yang penyelenggaraan dan pengelolaannya tetap diperuntukkan sebagai PPUKP.

Perlu saya uraikan kepada pembaca yang dimaksud dengan AKTUARIS INDEPENDEN agar pembaca yang awam dapat memahami makna serta kaitannya dalam PPUKP ini.

Aktuaris adalah seorang AHLI yang dapat mengaplikasikan ILMU KEUANGAN dan teori SATISTIK untuk menyelesaikan persoalan-persoalan BISNIS aktual. Persoalan ini umumnya menyangkut analisis kejadian masa depan yang berdampak pada segi FINANSIAL, khususnya yang berhubungan dengan besar pembayaran pada masa depan dan kapan pembayaran dilakukan pada waktu yang tidak pasti.

Secara umum, aktuaris bekerja di bidang: KONSULTASI, PERUSAHAAN ASURANSI JIWA , DANA PENSIUN , dan INVESTASI. Aktuaris juga sedang merambah di bidang-bidang lainnya, dimana kemampuan analitis diperlukan.

Gelar aktuaris di Indonesia atau Fellow Society of Actuaries of Indonesia (FSAI) diberikan oleh PERSATUAN AKUARIS INDONESIA (PAI) setelah seorang individu menempuh 10 mata ujian yang diujikan.

Umumnya aktuaris di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan dari FMIPA MATEMATIKA maupun Statistika. Tetapi ada sedikit yang berasal dari disiplin lain.

Aktuaris di Indonesia banyak bekerja di perusahaan asuransi jiwa, sedangkan sisanya bekerja di DANA PENSIUN, konsultan aktuaria, dan saat ini merambah ke dunia investasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 BAB III Pasal 16, perusahaan auransi jiwa harus mengangkat seorang aktuaris sebagai aktuaris perusahaan yang memiliki kualifikasi sebagai aktuaris dari PERSATUAN AKTUARIS INDONESIA (PAI) atau asosiasi sejenis dari luar negeri yang terdaftar sebagai anggota penuh INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ACTUARIES.

AKTUARIS INDEPENDEN yang dimaksud adalah AKTUARIS yang tidak terikat sebagai pegawai di JIWASRAYA

DASAR PERHITUNGAN KEWAJIBAN DAN IURAN PPUKP

Dalam penawarannya kepada calon nasabah disampaikan pula tata cara yang dijadikan sebagai Dasar Perhitungan Kewajiban dan Iuran PPUKP sebagai berikut :
Perhitungan kewajiban dan iuran PPUKP dapat menggunakan aktuaris independent.

Dalam hal perhitungan kewajiban dan iuran PPUKP dilakukan tanpa menggunakan jasa aktuaris independen, maka pengelola DPLK dapat membantu perusahaan melakukan perhitungan dengan menggunakan Tata Cara Perhitungan Kewajiban dan Iuran PPUKP.

Hasil perhitungan dimaksud harus dituangkan dalam bentuk laporan yang sekurang-kurangnya berisi informasi sebagai berikut:
Pendahuluan
Informasi Perusahaan
Ikhtisar data karyawan
Ikhtisar manfaat
Asumsi dan metodologi perhitungan
Hasil perhitungan kewajiban dan iuran
Biaya-biaya yang dikenakan
Rekomendasi
Penutup

KEWAJIBAN DPLK melakukan Pencatatan dan Pelaporan

DPLK wajib memelihara, menatausahakan, dan mencatat secara terpisah penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang diperuntukkan sebagai PPUKP dan yang bukan diperuntukkan sebagai PPUJKP.
Untuk memastikan penyelenggaraan dan pengelolaan PPUKP uang baik dan transparan, DPLK wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku pada masing-masing DPLK kepada perusahaan mengenai kegiatan pemeliharaan, pencatatan dana kelolaan PPUKP.            (bersambung ke episode 3)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed