PeristiwaPolri

Nekat Beraktivitas tanpa Izin Di Perairan Lamongan, Kapal TSDH Sorong PT LIS Di Segel Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

syailendraachmad51
×

Nekat Beraktivitas tanpa Izin Di Perairan Lamongan, Kapal TSDH Sorong PT LIS Di Segel Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sebarkan artikel ini
Img 20240429 Wa0048

LAMONGAN||TRANSISI NEWS- Tindakan tegas dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan dengan menyegel kapal TSDH Sorong PT LIS, sejenis kapal hisap pasir yang diduga melakukan pengerukan dan menghisap pasir, di wilayah laut lamongan tanpa melengkapi dengan perijinan resmi.

 

Kapal TSDH tersebut siang ini jumat ,(26/4/2024).oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dr. Pung Nugroho Saksono

Dihentikan sementara aktivitas operasionalnya.

 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang menyatakan  bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari Perairan Pesisir wajib memiliki KKPRL dari Pemerintah Pusat.

Img 20240429 Wa0050

“Untuk itu negara hadir menertibkan, agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan,” ujar Ipunk.

 

Ipunk juga menjelaskan bahwa pemerintah mendorong iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan sebagimana amanat undang-undang Cipta Kerja, namun jangan sampai mengabaikan aspek hukum lingkungan dan masyarakat.

 

“Para pelaku usaha diharapkan untuk tertib administrasi dan peraturan-peraturan yang berlaku. Agar masyarakat mampu merasakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu, kapal ini kami hentikan dulu operasionalnya. Nanti jika sudah mengurus izin PKKPRL bisa dibuka (segel) untuk melanjutkan operasionalnya lagi. Kami tidak menghambat usaha. Namun apabila ini dibiarkan maka mungkin 10 tahun lagi masyarakat sudah tidak bisa menikmatinya,” ujarnya.

 

Ipunk juga berharap, meskipun kapal dredger ini digunakan untuk kawasan industri, ke depan PSDKP juga akan menertibkan di daerah lain kapal dredger yang tidak memiliki izin.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *