Sen. Agu 19th, 2019

transisinews.com

Membangun Persatuan Bangsa

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan “Diduga Praktek Pungli” Hindari Wartawan 

2 min read

TRANSISI SUMUT,- Dr. H. M. Syarif Mappiasse, SH. MH selaku pemangku jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan tidaklah tampak mengkedepankan zona integritas pada tubuh peradilan tinggi agama medan sebagai wilayah birokrasi bersih melayani dalam pelayanan masyarat dan keterbukaan informasi publik sehingga disinyalir jadikan bawahan sebagai bamper (tameng) guna menghalau wartawan yang ingin mengkonfirmasi terkait sikap dan tanngapannya menanggapi persoalan pelanggaran yang diduga “kuat pungli” sehingga menghindari wartawan.

Pantauan dilokasi, Pengadilan Tinggi Agama Medan saat ini mencuat tentang dugaan pelanggaran ditubuh pengadilan agama medan sesuai termaktub di pasal 4 ayat 1 undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama sebagaimana menyebut “pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi kota madya atau kabupaten” dan diduga kuat kewenangan yang dibarengi dengan dugaan pungli.

Beberapa kali wartawan ingin memintai keterangan terkait perkara perdata nomor 2006/Pdt.G/2014/PA.Mdn yang diadili majelis hakim klas 1A pengadilan agama medan yang diduga menggunakan alamat penggugat fiktif (palsu) dan diputus pada 2015 lalu.

Ketua pengadilan tinggi agama medan enggan memberi keterangannya, Dugaan pungli cukup kuat semakin terjawab senada tindakan ketua Pengadilan Agama Medan yang terkesan menghindari wartawan.

Mengutip keterangan wartawan media Online (Sis_red) mengatakan pernah ingin mengutip keterangan ketua pengadilan tinggi agama medan namun hanya dapat mengutip keterangan dari panitra muda bandingnya (Amrani_red) dan tidak bisa menjawab terkait pembatalan putusan yang sudah incracht tersebut dan menyarankan upayanya peninjauan kembali dengan ikut melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1 yg termaktub pada undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama

Berikut panitra pejabat penerima pelaporan dan pengaduan (syofyan sauri_red) pun juga menerangkan hal yang sama pada mekanismenya peninjauan kembali adalah didaftar dipengadilan awal.

Terpisah saat wartawan meminta keterangan pelapor (diduga korban) dari perkara perdata yang sudah incracht itu mengatakan laporanya sudah di balas pengadilan tinggi agama melalui surat jawaban dari wakilnya yang menerangkan tidak menerima pengaduanya

Dalam surat jawaban wakil ketua pengadilan agama Dr. H. Ahsin Abdul Hamid, SH mengurai keterangan jawaban yang pada inti menganggap pengaduan dugaan pelanggaran termaktub pada pasal 4 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama tersebut dibenarkan karena dianggap menerima tanpa upaya banding tergugat sehingga tidak dapat dikabulkan.

“sudah dikasih surat atas pengaduan dugaan pelanggaran itu dan hal itu diluar kewenangan mengadili itu, pada intinya surat itu mengatakan pelanggaran tidak ada karna tidak upaya banding, disitu wakil ketua juga menjelaskan kalau pembatalan itu melalui peninjauan kembali” terang He pelapor

“konyolnya adalah upaya banding maupun peninjauan kembali itu kan harus melalui pengadilan awal, artinya saya disarankan untuk melanggar ketentuan yang saya laporkan” tambah He sembari tersenyum

Menanggapi keterngan He para wartawan yang ingin mengutip keterangan ketua pengadilan agama medan pun pupus, diduga Dr. H. M. Syarif Mappiasse, SH. MH tidak laik menjabat sebagai ketua karena ketidakterbukaan dalam penanganan pengaduan warga.(Hs)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *