Ming. Nov 17th, 2019

transisinews.com

Membangun Persatuan Bangsa

Aneh Bin Ajaib RKA Dinas Dukcapil Deli Serdang Diduga Asal Buat Copas

2 min read

 

TRANSISI DELISERDANG, – Dalam satu dokumen penganggaran disebut RKA, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA terdiri dari rencana kerja SKPD dan K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan.

Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan SKPD dan K/L.

Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPA, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Surat Edaran Kepala Daerah Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 13/2006, Pasal 89)

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan

2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan

3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD

4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja

5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga

Dalam RKA yang ada pada d Dinas Dukcapil Deli Serdang tampak banyak terlihat persamaan penganggaran di tahun sebelumnya yaitu (2018) dengan yang tahun 2019,

Saat Tim Investigasi DPP – Repelita (Dewan Pimpinan Pusat – Relawan Pejuang Lintas Kecamatan) yang di dampingi oleh Transisi ingin lakukan klarifikasi Sosial Kontrol terkait pengadaan yang di rasanya janggal itu kepada kepala dinas Dukcapil selaku PA/KPA tidak mau (enggan) dikonfirmasi dan mengarahkan pada Sekdisnya.

“Sama sekdis – sama sekdis, sama sekdis aja ya” kata Kadis sembari mempercepat langkahnya menuju ruang kerjanya saat setelah jam istirahat makan siang

Dalam kesempatan itu sekdis menerangkan tidak memahami mengenai soal anggaran di Disdukcapil tempat dia berdinas, namun dia (sekdis_red) juga melibatkan bendahara Disdukcapil, dan mereka berdua mengaku sama

“kita gak bisa memberi informasi dan keterangan, dan kalau mau dapat informasi dari dinas ini kalian harus izin apip di inspektorat” imbuh bendahara disdukcapil yang juga di kukuhkan sekdis dukcapil deliserdang tersebut

Terpisah anggota Tim Investigasi DPP Repelita menyebutkan akan koordinasikan kepada pimpinannya di pusat, dan berencana akan akhiri hal sengketa informasi ke komisi informasi perwakilan sumut

“hal beginian kita sudah biasa, nanti koordinasi dulu sama pimpinan di pusat, arahannya kita belum bisa sampaikan” kata anggota DPP Repelita itu

“namun pasti kita pasti ke komisi informasi bila memang harus, karna kita harus ketahui soal anggaran daerah yang di serap Disdukcapil ini” tegasnya sembari tinggalkan disdukcapil.( Hs)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *