Ming. Nov 17th, 2019

transisinews.com

Membangun Persatuan Bangsa

Mahmud MD: Ketololan Kuasa Hukum BPN Tampak Di Persidangan MK

2 min read

TRANSISI,- Pakar Hukum dan Tata Negara, Mahfud MD, mengejek ” ketololan ” tim hukum pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam sidang hasil gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019).

Dalam kicauannya melalui akun @mohmahfudmd, mantan Ketua MK tersebut mengaku menonton sidang. Dia pun menuliskan beberapa catatan penting terkait berjalannya sidang itu.

Menurut Mahfud MD, sidang kali ini berbeda dengan sidang gugatan hasil Pilpres 2014. Ketika itu, kata Mahfud MD, Prabowo Subianto hadir dalam sidang untuk memberikan kata pengantar.

“Sidang berlangsung biasa, tidak tegang dan tidak ada kejutan. Suasana ini tercipta, antara lain karena pemohon prinsipal (Prabowo-Sandi, bahkan juga BPN) tidak hadir dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum yang dikomandani oleh BW (Bambang Widjojanto),” cuit Mahfud MD.

Kata Mahfud MD, yang menarik adalah hampir seluruh permohonan mengarah ke soal kecurangan kualitatif. Menurut Mahfud MD, kebegoan tim hukum 02, tidak ada adu data C1 yang dulu dijanjikan kubu Prabowo.

“Beberapa kontainer form yang dibawa KPU untuk adu data tampaknya tak prlu dibuka karena Pemohon tidak membawa data form yang akan diadu dengan data KPU. Fokusnya kecurangan,” kicau Mahfud MD.

Mahfud MD kemudian menyebut tim hukum Prabowo seakan  bisa mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan kualitatif.

“Tim Hukum Pemohon memang terlihat memfait-accompli dan mengarahkan sidang agar memeriksa kecurangan (kualitatif). Mereka mengutip Yusril, Jimly, Saldi, Arief, saya, dan lain-lain yang mengatakan bahwa MK berwenang memeriksa kecurangan dalam proses pemilu demi mengawal konstitusi dan keadilan substantif,” ejek Mahfud MD.

Hal ini, kata Mahfud MD, memang tak terelakkan. Pasalnya sejak November 2008, MK sudah mendeklarasikan diri mereka bukanlah ‘Mahkamah Kalkulator’.

“Bahwa MK berwenang memeriksa kualitas proses dan kecurangan itu sudah bagian dari hukum peradilan kita sampai dengan saat ini. Yang harus kita tunggu adalah bagaimana membuktikan curang TSM itu,” cuit Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, yang patut ditunggu adalah cara pemohon untuk membuktikan kecurangan yang diklaim Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

“Dan bagaimana termohon dan terkait membuktikan bahwa kecurangan-kecurangan yang mungkin ada itu tidak TSM, tidak signifikan dengan selisih, atau tidak ada kaitan dengan hukum pemilu melainkan terkait dengan bidang lain seperti pidana atau lainnya serta, Kita tunggu,” kicau Mahfud.

Sementara itu Ketua Umum Relawan LingkaranSatu, Daniel Reinaldi kepada media menilai, Persidangan yang terlihat jelas apa yang terjadi dari pihak BPN, tidak menunjukkan dokumen, sehingga tampak kuasa hukum BPN tak memiliki bukti yang cukup sesuai data, malah tampak berasumsi dan menggiring opini sepihak tanpa alat bukti data.

Ketua umum LingkaranSatu ini meyakini MK itu sudah teruji dalam hal sengketa dalam Pilkada dan Pemilu.

Untuk itu, Persidangan berikutnya semoga jelas fakta persengketaan yang dapat dilihat publik untuk dapat melihat apa yang terjadi, Semoga, Ungkapnya.( Reza)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *