Warga Desa Bangun Seranten Menangkan Ke-2 Kalinya Dari Upaya Hukum Pemerintahan Desa

TRANSISI TEBO,- Kepala pemerintahan Desa Bangun Seranten yang sebelumnya di jabat oleh (SHS) 2018 lalu, digugat warganya karna ketidak bersediaannya membubuhkan tanda tangan atas permohonan SPRORADIK di PTUN Jambi No. 15/G/2018/PTUN-JBI,

Dari ketidak bersediaan SHS membubuhkan tanda tangannya di Sproradik yang di mohon warganya dan berdalih Fasum (fasilitas umum), karna SHS telah merekomendasikan Lahan yg di kelola dan ditinggali warganya tersebut ke Bupati Tebo

Berdasar saksi dan bukti-bukti valid warga di persidangan hingga Pemeriksaan Setempat menguatkan gugatan warga. (A.naibaho dkk). Majelis Hakim PTUN-Jbi memenangkan dengan mengabulkan gugatan warga Desa Bangun Seranten A.naibaho dkk, dan memerintahkan Bupati Tebo menarik atau membatalkan Rekomendasi Fasumnya,

Merasa tidak Puas atas Putusan Majelis Hakim PTUN-Jbi, Kepala Pemerintahan Desa Bangun Seranten yang sudah digantikan Plt.Kades dari yg sebelumnya SHS mengundurkan diri, melakukan Banding ke PTTUN-Medan,

Sebelumnya warga Desa Bangun Seranten A.naibaho dkk sebagai Penggugat, dan Kepala pemerintahan Desa Bangun seranten sebagai Tergugat di PTUN-Jbi, kembali Pemeritahan Desa Bangun Seranten menjadi Pembanding di PTTUN-Medan dengan No.13/B2019/PTTUN.MDN, dan warganya A.naibaho dkk sebagai Terbanding pun melayani ketidak puasan Pemerintahan Desanya.

Melalui kuasa Penggugat di PTUN-Jbi yang memenangkan gugatan warga Bangun Seranten A.naibaho dkk, kembali,
Adv. Nurromalia, SH, dan Adv. Frandy Septior Nababan, SH yang berkantor di MARHATADINATAMA LAW FIRM beralamat di Jln.S.K Syahbudin Blok A No.5 Mayang Mangurai. Kota.JAMBI, memenangkan Terbanding Warga Bangun Seranten A.naibaho dkk, melawan Pembanding Pemerintahan Desa Bangun Seranten,
Hakim PTTUN Medan (16-04-2019) mengadili, menguatkan Putusan PTUN Jambi No.15/G/2018/PTUN-JBI, putusan tanggal 24 Oktober 2018 lalu.

Mengutip keterangan Frandy Septior Nababan,SH yang juga di amini Nurromalia, SH. Berdasarkan Putusan PTUN jambi dan PTTUN medan, Kami selaku kuasa Hukum Penggugat dan terbanding menyarankan kepada Pemerintah Desa Bangun Seranten agar tidak lagi melakukan upaya kasasi di Mahkamah Agung mengingat pada tingkat pertama dan kedua gugatan para Penggugat telah dikabulkan hakim.

Apalagi ditambah bahwa bukti-bukti surat para penggugat yang telah dibenarkan dalam tahapan pembuktian yaitu berupa Surat dari KKUPT (Kepala Kantor Unit Pemukiman Transmigrasi) yang pada saat itu adalah Drs. Bakdo Subekti, yang menerangkan pada intinya tanah yg diberikan kepada penggugat sudah dimiliki oleh penggugat dan dapat dinaikkan status suratnya menjadi sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN.

“Tapi semua itu adalah hak mereka Pemerintahan Desa Bangun Seranten” imbuh Frandi dan Nur. (hs)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *