Sen. Agu 19th, 2019

transisinews.com

Membangun Persatuan Bangsa

KPU Mencoret Keikutsertaan 11 Partai Politik Pemilihan legislatif 2019 di 1 provinsi dan 428 Kabupaten atau Kota

2 min read

TRANSISI,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret keikutsertaan sebelas partai politik pada pemilihan legislatif 2019 di satu provinsi dan 428 kabupaten atau kota. Tindakan itu diambil KPU karena kesebelas parpol tersebut tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hingga batas waktu 10 Maret 2019.

KOMISIONER KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, langkah tersebut diambil berdasarkan Pasal 334 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kewajiban partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota untuk melaporkan dana awal kampanye pemilu kepada penyelenggara pemilu, paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal kampanye rapat umum.

Bila aturan itu tak diindahkan, maka mengacu pada pasal berikutnya, 338 Ayat (1) UU Pemilu, partai politik akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan. “Jadi sanksi pembatalannya sebagai peserta pemilu (hanya, red) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang terkait saja,” kata Hasyim.

Jika nantinya masyarakat tetap mencoblos caleg dari parpol yang dicoret, maka suaranya tetap sah dan dihitung. Tetapi suara itu dianggap tak bermakna karena tak akan direkapitulasi. Menurut data situs resmi KPU, hanya lima partai yang menyerahkan LADK lengkap di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota, yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, Nasdem dan Golkar. Sisanya sebelas partai mendapatkan sanksi karena tak menyerahkan LADK di sebelas provinsi dan 428 kabupaten atau kota.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni yang partainya dicoret dari 49 daerah, mengaku pasrah dengan keputusan KPU. PSI menyadari kelalaiannya yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye tepat waktu. “Ya kami sudah coba urus di KPU. Tapi KPU kita kan memang ketat ya, dan itu memang kesalahan anak-anak kami. Ya kita sudah tegur juga. Dari awal sudah kita ingatkan segala macam. Tidak telat-telat banget juga, tapi ada deadline waktu kan. Ya begitu,” ujar pria yang akrab disapa Toni, kemarin.

Ia menjelaskan, ada miskomunikasi yang harus diklarifikasi dari pencoretan itu. Menurutnya, PSI sebenarnya hanya dicoret dari dua kabupaten atau kota. Alasannya PSI memang tidak memiliki caleg di 47 kabupaten atau kota, sehingga otomatis tidak mengikuti kampanye di daerah tersebut. “Hanya dua tempat, bukan 49. Karena 47 itu memang tidak ada calegnya. Jadi memang tidak buat laporan lah, calegnya tidak ada gitu,” katanya.

Toni menegaskan, meski telah dicoret dan tidak akan mendapat kursi di tingkat kabupaten atau kota, ia meminta kadernya tetap berkampanye. Ini untuk membantu memenangkan suara caleg di tingkat DPRD provinsi dan DPR-RI. “Ya pasti tidak dapat (kursi, red). Di tingkat kabupaten atau kota tidak dapat. Tapi kita tetap meminta mereka berkampanye mempromosikan caleg DPRD di provinsi dan DPR RI-nya,” tutupnya.

(dtk/mdk/els/run)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *