Kesaksian Mantan Gubernur Dedi Mizwar Berikan Alasan Pemberhentian Meikarta

TRANSISI BANDUNG,- Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan- Deddy Mizwar bertemu kembali di Penga­dilan Negeri (PN) Bandung. Mereka diha­dirkan jaksa Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap Meikarta dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin.­

Dalam kesaskiannya, Deddy Mizwar menjelaskan terkait pemberhentian pembangunan Meikarta. Keputusannya itu didasarkan pada peraturan Dae­rah Nomor 12 Tahun 2014 ten­tang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropo­litan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat. Salah satu poinnya bahwa pembangunan di atas 100 hektar harus mendapatkan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) oleh Gubernur Jabar.

Terlebih, Pemprov Jabar tengah merencanakan pengembangan tiga kota metropolitan yaitu Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebekkapur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Pur­wakarta) yang akan menjadi kembarannya Jakarta.

Ia menjelaskan, bahwa pembangunan metropolitan skala kota saja membutuhkan rekomendasi, sedangkan Mei­karta pembangunannya yang lintas Kota Kabupaten belum mengantongi rekomendasi, karena informasi yang didapat, luas lahan untuk membangun Meikarta seluas 500 hektar (438 hektar sesuai dakwaan).

”(Informasi yang diterima di­tambah dari iklan) 500 hektar mau dibangun, (dihuni) dua juta orang. Skala metropolitan, tanpa ada rekomendasi. Mei­karta ini mau bangun negara di atas negara. Apa kata dunia,” katanya menjawab pertanyaan hakim di Pengadilan Negeri, Jalan LL RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (20/3)

Kewenangan pemberhentian proyek itu diambil Deddy Miz­war yang selain sebagai Wakil Gubernur, juga sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat sesuai SK Gubernur.

(azs/mam)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *