GEMA TIPIKOR Diskusi Kerancuan Masyarakat Kesehatan Dalam Penanganan Limbah B3, Bupati Diharapkan Berperan Aktif

 

TRANSISI TEBO, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang menjadi trending pembahasan di masyarakat kabupaten Tebo beberapa pekan ini soal temuan limbah B3 yang sedang di tangani Kepolisian Resor Tebo, membuat timbulnya kecemasan massal tenaga kesehatan se-kabupaten tebo.

Beberapa pekan lalu, mengaku berasal dari pimpinan Ormas Lingkungan Hidup di TEBO mendapati temuan yang di anggapnya itu adalah Limbah B3 di Tempat Penimbunan Sampah (TPS) kemudian melaporkannya kepada penyidik kepolisian Resor Tebo.

Dengan sigap dan profesional pihak penyidik kepolisian resor tebo menanggapi laporan tersebut dan melakukan tindakan lanjutan, sesuai semboyan pengayom masyarakat yang memang menjadi prioritas lembaga kepolisian republik indonesia.

Sejak itulah masyarakat, khususnya para pekerja kesehatan merasa perlu klarifikasi yang jelas dari pihak kepolisian tanpa harus banyak menduga-duga.

Menanggapi keresahan tersebut, DR, M.Azri, SH,MH slaku ketua umum GEMA TIPIKOR, (12/3) mengadakan Diskusi Panel dengan Tema “PEMDA SIAPKAN PERIZINAN LINGKUNGAN DI SEKTOR KESEHATAN” yang dilaksanakan di aula melati kantor bupati tebo.

Undangan yang disebar kepada seluruh tenaga kesehatan, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dokter, Bidan, Perawat, ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tebo, ketua Ikatan Bidan indonesia (IBI) Tebo, Kepala puskesmas, Direktur LBH Citra Keadilan Tebo, para Ormas/Lsm, ketua Lembaga Adat Masyarakat Tebo, wartawan dari berbagai media Cetak dan Online, aparatur Dinas Lingkungan Hidup, aparatur Dinas Satu Pintu/Perizinan, dan Para stake holder, dan masyarakat lainnya untuk melihat jelas pembahasan terkait keresahan masyarakat terhadap Adanya dugaan temuan Limbah Berbahaya (B3) di tengah masyarakat.

Terkuak saat diskusi berlangsung bahwa Organisasi Pemerintahan Daerah Tebo miss komunikasi, di perbincangan itu ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kabupaten Tebo Dokter Ferdy memaparkan bahwa prosedural pengurusan perizinan dari Dinas Kesehatan (DINKES), Lingkungan Hidup (LH), dan Perizinan Satu Pintu, saling lempar dalam proses perizinan Pasilitas Kesehatan (PASKES) disinyalir miss komunikasi dan tidak sinkron, sehingga para tenaga kesehatan pun merasa bosan dan mentok tanpa petunjuk guna mendapati izin Paskesnya.

Dalam perbincangan tersebut DR, M.Azri, SH,MH mengatakan, “upaya diskusi panel ini kita adakan untuk menyikapi dan mengklarifikasikan polemik-polemik mendasar yang menjadi perbincangan khusus kita”. Katanya.

Disinggung Transisinews, tentang laporan temuan limbah B3 tersebut apakah delik umum atau apakah bisa memungkinkan untuk di SP3 kan, atas laporan tersebut? Kepada Transisinews dikatakan

“Yang disebut Limbah B3 itu sepert apa?, dugaannya benar tidak mencemari lingkungan? B3 itu ada ketentuanya, dan ada undang-undang yang mengatur, dan ketentuan itu hanya bisa di pastikan melalui proses pemeriksaan, dampak lingkunganya apa, indikasi pencemarannya bagaimana, saya juga tidak bisa jawab hal itu, itu kewenangan penyidik” katanya.

“kita dak biso basing be”, (tidak bisa asal-asal saja) dalam bahasa jambi. terangnya.

Mengulas dari polemik yang sedang hangat diperbincangkan publis tersebut soal limbah B3,
Seorang Aktivis Pemerhati Bangsa saat itu menambahkan, “mengenai limbah B3 itu kan sudah di tangani polisi ya, soal benar tidaknya menyebabkan pencemaran lingkungan itu yang tau ya penyidik, ya serahkan saja kepada mereka”, (penyidik polisi_red), jelasnya.
menyamakan keterangan DR, M.Azri, SH, MH, dalam hal tidak berwenang untuk memprediksi dari acuan apapun, yang jelas saya tidak mau menduga-duga tentang hal itu”, tambahnya.

“Padahal segala yang berkaitan tenaga kesehatan itu undang-undang, peraturan pemerintah sudah ada aturanya semua, semisal undang-undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan, juga aturan daerah provinsi dan peraturan bupati, itu harus ada aturan dan tata cara agar tenaga kesehatan tidak mengalami kendala seperti sekarang ini, diharapkan harusnya bupati sigap,
karna mereka (tenaga kesehatan) juga punya andil untuk membantu pemerintahan daerah khususnya dalam hal mengobati masyarakat, menolong ibu-ibu bersalin, khitan, dan yang pasti masyarakat butuh tenaga kesehatan” tutup nya sambil tersenyum.

Mengkaitkan hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang no.36 tahun 2009 tentang kesehatan, peraturan pemerintah no.101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Dan menurut UU no.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sudah menyebutkan ketentuan kategori sampah dalam pasal 2, aya 1, butir (a). Sampah Rumah Tangga.
butir (b). Sampah sejenis sampah rumah tangga. dan butir (c) Sampah spesifik.
mengulas lebih banyak pasal lagi soal tata cara penanganan, pengelolaan, insentif, disinsentif pengurangan dsb.

Serta diterangkan dalam BAB XV pasal 43, menyebut “tindak pidana sbagaimana dimaksud dalam pasal 39, pasal 40, pasal 41, dan pasal 42 adalah kejahatan”. (Hs-red)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *