Ming. Nov 17th, 2019

transisinews.com

Membangun Persatuan Bangsa

LingkaranSatu: “Ketiga Emak-emak Di Karawang Tak Ada Unsur Pidana Pemilu”

2 min read

TRANSISI BANDUNG,- Bawaslu Jawa Barat Sebut Kampanye Hitam 3 Emak Tak Penuhi Unsur Pidana Pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mengatakan, “tidak ada unsur tindak pidana pemilu terkait kampanye hitam yang dilakukan 3 emak-emak di Karawang. Sebab ketiga emak yang kini tersangka bukan termasuk tim pelaksana kampanye.”

“Dari hasil investigasi dan kajian, teman-teman di Karawang juga sudah melakukan pendalaman internal data pada kesimpulan tidak memenuhi unsur formil dan materilnya,” ucap Ketua Bawaslu Jabar Abdullah kepada wartawan, Selasa (26/2/2019).

Ketiganya emak-emak yang terjerat kasus ini adalah ES warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang, IP warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang dan CW warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Kabupaten Karawang. Mereka merupakan relawan dari Partai Emak-emak Prabowo Sandiaga (PEPES)

Abdullah menyebut dalam kaitan kasus ini, ketiga emak-emak tersebut tak memenuhi unsur dalam Pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu memuat aturan mengenai larangan dalam kampanye.

Disebutkan: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain.

“Kemarin dicek, mereka bukan bagian itu. Kemarin sudah dilakukan penelaah dan kajian oleh Bawaslu Karawang, kesimpulan bahwa mereka ini bukan bagian tim,” tutur Abdullah.

“Karena di dalam undang-undang yang bisa dikenakan subjek hukum ini tim pelaksana,” kata Abdullah menjelaskan.

Sementara itu, pihak lain dalam kasus ini polisi telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Mereka dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas unggahan video yang viral.

Abdullah menyebut hal itu bisa saja terjadi. Namun kaitan dengan UU ITE, bukan berada di ranah Bawaslu.

“Ya bisa jadi itu kalau dikaitkan undang-undang kepemiluan, tidak ada unsur. Sehingga kita persiapan saja dalam konteks tindak pidana lain. Undang-undang ITE atau lainnya domain kepolisian bukan kewenangan Bawaslu,” kata Abdullah.

Senada itu, Daniel Reinaldi Ketua Umum LingkaranSatu Jokowi-KH.Maruf Amin kepada Transisinews.com mengatakan, Setuju  dan mendukung keputusan yang diambil oleh Bawaslu Jawa Barat, terhadap ketiga emak-emak tersebut dan telah menelaah kasus tersebut sebagai pelanggaran dari sisi yang berbeda dan memang bukan pelanggaran pemilu, tetapi penyebar kebencian dan masuk ke ranah wilayah hukum Polisi, katanya.

Sebelumnya jagad maya geger dengan video aksi sosialisasi berisi kampanye hitam terhadap Jokowi – Maruf yang viral di media sosial. Sebab, diduga kuat peristiwa dalam video itu terjadi di Karawang.

Dalam video yang beredar, dua orang perempuan tersebut berbicara dalam bahasa sunda saat kampanye door to door. Warga diyakini bahwa Jokowi akan melarang azan dan membolehkan pernikahan sesama jenis.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tieung. Awewe jeung awene meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin,” kata perempuan di video yang viral.

Jika diartikan pengertiannya, ajakan itu memiliki arti seperti ini:

Suara azan di masjid akan dilarang, tidak akan ada lagi yang memakai hijab. Perempuan sama perempuan boleh kawin, laki-laki sama laki-laki boleh kawin. (Usup)

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *