Bupati Pandeglang Diundang KPK

Jakarta, Transisinews- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengundang beberapa perwakilan Kepala Daerah, dari Banten diantaranya Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Walikota Tanggerang Selatan (Tangsel).

Tujuan dari undangan ini adalah untuk acara Fokus Grup Diskusi (FGD) pencegahan Korupsi 2019-2020, Jum’at (31/8) di Gedung KPK Jakarta.

Irjen. Pol. Basaria Panjaitan, komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) mengatakan, pencegahan korupsi merupakan hal utama daripada penindakan. Kata Basariah, yang saat ini paling ditekankan adalah perizinan dan tata niaga, “Aturan Ini bukan asal kami buat, karena fakta penangan yang ditangani KPK saat ini 60 % tentang suap perizinan. Dan 23 % mengenai pengadaan barang dan jasa. Jadi 83% permasalahan yang kami tangani yaitu perizinan dan tata niaga.
Itu sebab nya kita harus membuat dan merencanakan dengan baik aksi nyata agar tidak terjadi yang 83% tadi, “kata Irjen. POL Basariah panjang lebar.

Basariah berharap, tidak ada lagi jarak antara KPK dengan dengan pemerintah. Dirinya mengajak, memerangi semua bentuk korupsi,” Saya harap 2019 ketas tidak ada lagi Operasi Tangkap Tangan (OTT), ” harapnya.

Selain dari perizinan dan Tata Niaga, kata Basarisah, yang ketiga adalah fokus pada penegakan hukum,” Andai penegak hukum bekerja dengan baik, saya yakin korupsi sangat mudah dihilangkan. Itu sebabnya KPK tidak membentuk perwakilan di daerah, sehingga lebih independent,” tandasnya.

Sementara Wakil Ketua KPK-RI Saut Sitomorang menyampaikan, Perizinan, Keuangan, dan hukum, selalu menjadi pembahasan dalam setiap menyelesaikan, “Saya percaya Bapak dan Ibu Kepala Daerah ingin perubahan, oleh sebab itu harus berani dan tegas, jika ada yang mengganggu sistem harus segera diperbaiki bahkan berujung pemecatan,” ungkapnya

Terpisah, Bupati Pandeglang Irna Narulita, dirinya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Irjen Pol. Basariah bahwa dalam FGD ini lebih mengedepankan pencegahan bukan penindakan, “Saya harap pencegahan ini terus kita sosialisasikan hingga ke tingkat Kecamatan, Perdesaan dan Rt/Rw, agar semua ikut berperan aktif dalam pencegaan tindakan korupsi,” ujarnya.(Ircen /Sepwe

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *