TransisiNews.com– Jaksa Agung RI Dr. ST. Burhanuddin, SH. MH. menjadi nara sumber acara Konferensi Pers Update Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dilaksanakan di Graha BNPB Jakarta dalam rangka memberikan perkembangan informasi penanganan Covid-19 di Indonesia. Jakarta, Jum’at 08 Mei 2020.

Pada kesempatan tersebut Jaksa Agung RI menjelaskan bahwa Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang nyata dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia baik kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, politik, dan keamanan.

Di Indonesia, pandemi COVID-l9 telah mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I Tahun 2020 hanya berada pada kisaran 2,97%, turun dibandingkan tahun lalu, namun masih tumbuh positif dibandingkan minus pertumbuhan ekonomi yang melanda negara negara seperti China, Singapura, Hongkong maupun Uni Eropa.

Melihat perkembangan pandemi, pemerintah bertindak sigap dalam waktu singkat diiringi keadaaan yang mendesak, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini pada dasarnya memuat beberapa kebijakan penting yang berimplikasi kepada rakyat, yaitu:
Pertama, penyiapan tambahan anggaran dengan total Rp 405,1 triliun yang belum ada dalam APBN 2020, untuk penanganan situasi COVID-19.

Kedua, peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha.
Ketiga, kebijakan untuk mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Keempat, melakukan tindakan antisipasi (forward looking) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Kelima, kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (ertraordinary) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan

Seperti diketahui bahwa pandemi Covid-19 hadir secara tiba-tiba, sementara APBN 2020 telah ditetapkan. Konsekuensi dari timbulnya bencana pandemi Covid-19 adalah Pemerintah harus menyiapkan alokasi anggaran untuk membiayai berbagai kebijakan yang diambil. Tentunya dalam penanganan pandemi ini, Pemerintah juga membuka seluas-luasnya kerjasama dan kesempatan kepada pihak swasta atau masyarakat untuk turut serta membantu penanganan maupun ingin memberikan bantuan kepada pihak yang terdampak. Oleh karena itu, dikenal mekanisme hibah, donasi dan realokasi.

Hibah adalah bantuan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana pandemi. Adapun terminologi realokasi sebenarnya tidak dikenal dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang diatur adalah refocussing dan penyesuaian alokasi. Refocussing sendiri memiliki makna kegiatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu yang termasuk diantaranya adalah melakukan perubahan alokasi antarprogram, sementara penyesuaian alokasi adalah alokasi yang telah ditetapkan disesuaikan/diubah sesuai keadaan/kriteria yang telah ditetapkan.

Terakhir, donasi adalah sumbangan berupa uang atau barang yang diberikan pihak BUMN/swasta/masyarakat tanpa ada ikatan. Donasi juga tidak diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Melalui Perppu 1 Tahun 2020, Presiden juga telah menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah baik Pusat maupun Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan dana hibah, donasi dan realokasi secara profesional, prorposional dan transparansi yang berasaskan i’tikad baik.

Tentunya, dengan adanya Perppu ini, selain mengandung niat baik dari Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, namun secara tidak langsung juga mengundang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mau mengambil keuntungan secara tidak sah dalam kebijakan yang diambil berdasarkan Perppu ini.

Oleh karena itu pelaksanaan Perppu ini harus dilakukan secara profesional, dan hati-hati yang oleh karenanya dipandang perlu menggandeng institusi penegak hukum, yang salah satunya Kejaksaan, dalam mengawasi, mendampingi, dan mengamankan kebijakan yang diambil untuk tidak menyimpang sekaligus mengoptimalisasi dan mendorong percepatan penanganan Covid-19.

Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi yang diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, secara proaktif telah menerbitkan serangkaian kebijakan strategis dan arahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yaitu:

1. Menerbitkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI yang pada pokoknya mengatur pendampingan refocussing revisi anggaran, koordinasi dengan LKPP, APIP dan optimalisasi penanganan perkara menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) dan pelaksaan persidangan secara elektronik (online).

2. Menerbitkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Jajaran Kejaksaan untuk melakukan Pengamanan Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Serta Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Jaksa Agung RI.

3. Surat Edaran Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang pada pokoknya Melakukan percepatan pelaksanaan pendampingan terhadap K/L/BUMN/BUMD, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka refocusing kegiatan dan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19 dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LKPP, BPKP, APIP, dan instansi lainnya.

4. Menerbitkan Instruksi Jaksa Agung 8 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pelaksanaan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Bersumber Dari APBN, APBD, dan Dana Desa untuk Penanggulangan Covid-19. Sebagai bentuk Kejaksaan berperan aktif dan terlibat sepenuhnya, serta turut menciptakan kondisi yang mendukung melalui pendampingan hukum terhadap kebijakan yang akan dan telah dilakukan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/BUMN/BUMD sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

5. Melalui Bidang Intelijen memberikan petunjuk ke seluruh Satker di daerah untuk melakukan pengamanan pembangunan strategis dengan secara proaktif membangun koordinasi dengan Pemda, Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal alokasi anggaran Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Dalam hal ditemukan penyimpangan maka tindak lanjut diserahkan kepada bidang Pidsus setalah koordinasi dengan APIP setempat.

Pengamanan/Pendampingan Refocusing Anggaran dalam rangka Penanganan Covid-19 telah ditindaklanjuti oleh 13 Kejaksaan Tinggi, dan 101 unit kerja di Seluruh Indonesia yang sampai dengan tanggal 06 Mei 2020 telah berhasil melakukan pengamanan/pendampingan sekitar 130 permohonan dari pemerintahan daerah dengan total anggaran lebih dari Rp. 7,3 triliun rupiah.

Tidak hanya mengawasi, namun Kejaksaan juga siap diawasi. Sebagai bentuk pengawasan, untuk memastikan tidak adanya penyimpangan, dan pengambilan kesempatan dan keuntungan secara melawan hukum pada pengamanan/pendampingan refocusing anggaran, maka Kejaksaan telah meluncurkan aplikasi PROAdhyaksa yang dapat di download melalui Google Play atau melalui website proadhyaksa.kejaksaan.go.id. Masyarakat dapat melakukan pelaporan secara online apabila terdapat dugaan tindak pidana, termasuk apabila masyarakat menemukan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Jaksa dalam pelaksanaan tugasnya.

Saya pastikan tidak akan segan-segan untuk menindak tegas pada pegawai Kejaksaan baik Jaksa maupun Tata Usaha yang terbukti melakukan perbuatan tercela” Tegas Burhanuddin.

Disamping itu, beberapa hal yang dilakukan oleh Kejaksaan terus berperan secara pro aktif mendukung berbagai upaya untuk mempercepat penanganan covid-19 yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, diantaranya :

1. Melakukan Pengamanan Distribusi dan Penyaluran Anggaran Perlindungan Sosial Dampak Pandemik Covid-19 sebagai bentuk dukungan Kejaksaan melalui jajaran Intelijen Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing baik yang berasal dari APBN, APBD maupun Dana Desa, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemda, Forkominda dan pemangku kepentingan terkait.

2. Jajaran Intelijen Kejaksaan turut serta melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan harga bahan kebutuhan pokok dan alat kesehatan di wilayah hukumnya dalam rangka deteksi dini dampak ekonomi dan sosial kemasyarakatan dari pandemik Covid-19 di Indonesia.

3. Memberikan arahan dalam Vicon kepada seluruh jaksa untuk menuntut secara maksimal setiap pelaku tindak pidana yang memanfaatkan keadaan dengan menguntungkan dirinya sendiri tanpa berfikir keselamatan bersama, seperti melakukan penimbunan masker, penyaluran APD yang tidak tepat sasaran maupun mafia alkes yang menyebabkan kelangkaan peralatan medis.

4. Melakukan penuntuan secara maksimal terhadap terpidana yang mengulangi/melakukan tindak pidana selama menjalani Program Asimilasi dan atau Pembebasan Bersyarat.

5. Meluncurkan situs http://infocovid19.kejaksaan.go.id/ sebagai media informasi kepada publik sehubungan dengan penyebaran Covid-19 dan Kebijakan Kejaksaaan RI dalam penanggulangan Covid-19.

6. Kejaksaan telah menyalurkan bantuan medis dari Satgas Lawan Covid-19 Komisi III DPR RI kepada RSU Adhyaksa. Bantuan medis tersebut berupa Masker Medis, Rapid tes, Alat Pelindung Diri (APD) dan lain sebagainya. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi Tim Medis di RSU Adhyaksa dan ODP.

7. Menyalurkan bantuan sebanyak 500 pack Rapid Test dari Kementerian BUMN bekerjasama dengan RSU pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 telah melakukan Drive thru Rapid Test Covid-19 terhadap pekerja informal sebanyak 517 orang yang berkegiatan atau melintas di seputaran jalan gedung Kejaksaan RI. Dari hasil Rapid Test tersebut, diketahui dua orang dinyatakan positif terpapar Covid-19 sedangkan 515 orang lainnya dinyatakan negatif.

8. Kejaksaan telah mendirikan 2 buah Tenda Peleton di lapangan parkir RSU Adhyaksa, tenda ini nantinya berfungsi sebagai tempat sterilisasi dan isolasi bagi ODP Covid-19 yang sedang dalam penanganan oleh RSU Adhyaksa. Tidak menutup kemungkinan pula penggunaan Badan Diklat Kejaksaan Ceger guna mendukung pemenuhan kebutuhan ruang pasien yang ditangani RSU Adhyaksa.

9. Kejaksaan melalui program uluran Sahabat Adhyaksa hingga Senin (4/5) telah terkumpul sumbangan sebesar Rp. 1.055.700.918. Bantuan yang telah terkumpul disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

10. Melalui program “Kejaksaan RI Peduli Covid-19” bersama-sama berbagi manfaat untuk sesama berupa kegiatan pembagian total 5000 paket sembako kepada masyarakat yg terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat oleh Jaksa Agung yang dilaksanakan pada selasa tanggal 5 Mei 2020 dan diikuti oleh 24 Kejaksaan Tinggi dan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) di seluruh penjuru nusantara dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dan social distancing.

Akhirnya Jaksa Agung RI berharap kiranya Bangsa Indonesia tetap optimis dan selalu diberikan kekuatan serta keselamatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini dan “Saya yakin pandemi ini akan segera berlalu apabila segenap Bangsa Indonesia bahu membahu dan bersikap disiplin menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah” demikian Jaksa Agung RI mengakhiri.

(Kapuspenkum/red)

 

Kiriman serupa

Comment