Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Berita » Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Satpol PP Taput Tahun 2019 Diduga KKN

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Satpol PP Taput Tahun 2019 Diduga KKN

(14 Views) Agustus 19, 2020 11:20 am | Published by | No comment

Transisi Taput – Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai pada Unit Kerja Satpol PP Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) Tahun Anggaran 2019 diduga kuat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dimana pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas itu diduga dikerjakan langsung oleh pihak Satpol PP Taput sendiri.

Pekerjaan pengadaan pakaian dinas yang bersumber dari APBD Taput Tahun Anggaran 2019 tersebut sebesar 200 juta rupiah.

Informasi yang berhasil dihimpun Transisinews.com bahwa dalam pelaksanaan pengadaan pakaian dinas ini, Satpol PP Taput memakai perusahaan berinisial CV. PBA namun dalam penandatanganan kontrak pemilik perusahaan tidak dilibatkan sedangkan tanda tangan dan stempel diduga dipalsukan oleh Pihak Satpol PP Taput.

Pekerjaan yang seharusnya dipihak ketigakan (dikontrakkan) ini sesuai dengan peraturan pengadaan barang jasa pemerintah diduga sengaja dilakukan sebagai upaya untuk memperkaya diri sendiri.

Penelusuran Wartawan, pegawai satpol PP hanya menerima kain bakal untuk dijahitkan masing masing pegawai dan setiap pegawai diberikan Rp. 300 ribu untuk biaya menjahitkan pakaian.

Ketika dikonfirmasi kepada Kasatpol PP Taput Rudi Sitorus S.Sos melalui WhatsApp tentang informasi terkait pengadaan pakaian dinas di instansi yang dia pimpin, Ia tidak menjawab.

Dikonfirmasi dikantornya Rabu 19/8, melalui stafnya Rudi Sitorus meminta wartawan agar datang Kamis besoknya karena Kasatpol PP sedang banyak pekerjaan diruangannya.

Sementara pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan pakaian Dinas Satpol PP Taput Haposan Simanjuntak saat dijumpai dikantornya Rabu, 19/08-2020, Haposan tidak berada dikantor.

Menanggapi dugaan KKN di Satpol PP Taput Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Taput Sumitro Hutauruk meminta Aparat penegak hukum (APH) agar segera melakukan tindakan dan melakukan penyelidikan Terkait dugaan KKN di tubuh Satpol PP Taput.

“Hal ini tidak boleh dibiarkan, ini namanya persekongkolan. Selain melanggar Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa Satpol PP juga sudah melanggar Undang undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tandasnya.

Sumitro menjelaskan, dalam Pasal 3 UU Tipikor disebutkan, pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar. (TN/PL)

Categorised in: , ,

Comment