Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Nasional » Koalisi Tunda Pilkada Desak Presiden Jokowi, Keluarkan PERPPU Penundaan Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19

Koalisi Tunda Pilkada Desak Presiden Jokowi, Keluarkan PERPPU Penundaan Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19

(7 Views) September 7, 2020 10:34 am | Published by | No comment

TRANSISI– Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT IB) bersama 17 ormas atau lembaga dalam Koalisi Tunda Pilkada 2020 melayangkan surat somasi kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini dikarenakan Pelaksanaan Pilkada untuk 270 Daerah yang akan dilaksanakan akan menimbulkan cluster baru Covid-19 di tengah masyarakat.

Koalisi Tunda Pilkada meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan PERPPU agar menunda dan mengundurkan pelaksanaan Pilkada Serentak di 261 kabupaten dan kota serta 9 provinsi pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Jangan demi menegakkan demokrasi, banyak nyawa rakyat dikorbankan, apalagi pesta demokrasi ini kan masih bisa ditunda,” Tegas Koordinator Gerakan Tunda Pilkada 2020, Lisman Hasibuan di Jakarta, Minggu (6/9).

“Sebagai pendukung Pak Jokowi, kami tidak ingin nantinya Presiden dapat imbas akibat pelaksanaan dan menegakkan demokrasi nantinya mengakibatkan ribuan bahkan jutaan terkena Cluster Virus Covid-19 saat Pilkada nanti, dan sesuai UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab X Pasal 152 yang menegaskan tentang tanggung jawab pemerintah atas risiko kesehatan saat pandemi atau penyakit menular,” ungkap Lisman Hasibuan kepada TransisiNews.com

Belum lama ini,  terdapat simpatisan beberapa pasangan calon (paslon) yang justru berbondong-bondong mengantarkan bapaslonnya untuk mendaftarkan ke KPU setempat.

“Fakta di lapangan terlihat saat pendaftaran bacalon kepala daerah kemarin (4/9) di beberapa daerah, kerumunan ribuan manusia tidak dapat dicegah karena euforia para pendukung calon kepala daerah, bagaimana nanti saat kampanye, sampai saat pencoblosan, apa Pak Presiden ataupun KPU tidak belajar dari Pileg/Pilpres 2019 yang lalu?, Tanya Lisman.

“Sedikitnya 894 orang petugas Pemilu meninggal dunia, padahal waktu itu belum masa Pandemi Covid19,” jelasnya.

Mohon jangan korbankan rakyat hanya demi demokrasi, Pilkada itu bisa diundur dan ditunda, tapi wabah pandemi ini siapa yang bisa menggaransi akan berhenti, bahkan jika dipaksakan juga Pilkada serentak nanti di 270 daerah akan bisa menjadi pemicu mewabahnya kembali Pandemi Covid-19 semakin meluas, urai Wakil Ketua umum KNPI ini.

“Kami bersama 17 ormas atau lembaga akan terus menyuarakan kepada Presiden dalam bentuk surat dan aksi-aksi sampai pemerintah mengeluarkan PERPPU penundaan Pilkada Serentak 2020,” ujar Lisman. (Red)

Categorised in: ,

Comment