Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Ekonomi, Keuangan & Bisnis » Kenapa Harus Bailout di Jiwasraya?, Akankah rakyat kembali di paksa sengsara?

Kenapa Harus Bailout di Jiwasraya?, Akankah rakyat kembali di paksa sengsara?

(69 Views) Maret 6, 2020 6:33 am | Published by | No comment

Kenapa Harus Bailout di Jiwasraya ?, Akankah rakyat kembali di paksa sengsara?

Penulis Adherie Zulfikri Sitompul,SH.MIP.CLA ;
Ketua Umum PP. Ikatan Sarjana Al Washliyah
Advocate/Pengacara/Konsultan Merek-Paten-Hak Cipta
Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Opsi Bailout untuk menyelesaikan persoalan JIWASRAYA yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini menurut saya sangatlah berbahaya bagi situasi Ekonomi Indonesia secara Global dan patut diduga akan menghambat Kinerja Penyidikan Kejaksaan Agung RI khususnya dalam upaya menjalankan UU Tindak Pidana Pencucian maupun Coorporate Crime nantinya.

Mungkin masih ada masyarakat awam yang pernah mendengar istilah “BAILOUT” namun belum memahami makna , akibat serta aspek apa yang akan terjadi dan berkaitan dengan langkah “BAILOUT”.

“BAILOUT” dalam istilah Ekonomi dan Keuangan digunakan untuk menjelaskan situasi dimana sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Pengertian lainnya “BAILOUT” menurut Muliaman Hadan saat menjabat sebagai Ketua OJK yakni pemberian dana langsung yang diberikan kepada bank kolaps, tanpa mesti mengembalikan dana yang telah diberikan.

Menurut pikiran saya disinilah yang patut digaris bawahi dengan tinta merah “ pemberian dana kepada Lembaga Keuangan secara langsung untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu jangka pendek dan si penerima BAILOUT tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya tersebut kepada Negara “.

Sampai saat ini kisah BAILOUT “Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998 dimana Negara mengucurkan Dana Segar senilai Rp. 650 Triliun, yang hingga saat ini masih menyisakan masalah “KERUGIAN NEGARA YANG SANGAT BESAR” mencapai Rp. 500 Trilun dan kerugian itu diperkirakan masih akan dirasakan oleh Rakyat Indonesia diperkirakan hingga tahun 2043 yang akan datang, “ini baru tahun 2020 jadi masih terdampak ke Rakyat Indonesia hingga 23 tahun lagi” , seingat saya di tahun 2000 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah merilis tentang Kerugian Negara yang dialami mencapai Rp. 138, 442 Triliun, sedangkan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi BLBI yang ditangani oleh KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) sampai saat ini masih menyisakan banyak “PR” yang belum terungkap secara hukum dengan tuntas.

Kemudian terjadi lagi BAILOUT di Bank Century senilai Rp. 6,7 Triliun dan BAILOUT lanjutan senilai Rp. 1,5 Trilun.
Menurut rilis yang pernah diungkapkan KPK menyatakan kerugian negara dalam Bailout Century sekitar Rp. 689 Miliar dan telah menjadikan Budi Mulya mantan Deputy Bank Indonesia sebagai terpidana korupsi bersama-sama dengan Miranda S Goeltom , lalu mantan Gubernur Bank Indoensia Boediono , serta mantan Gubernur Bank Indonesia lainnya Siti Fadjriah, Budi Rochadi maupun pemilik Bank Century Robert Tantular dan Harmanus H Muslim.
Opsi BAILOUT Jiwasraya di dalam APBN tahun 2021 akan datang yang dilontarkan oleh Sri Mulyani ini, saya yakini akan menyedot keuangan negara hingga mencapai minimal diangka Rp. 15 Triliun hingga bisa kemungkinan mencapai Rp. 51 Trilun, siapa yang menanggungnya , Rakyat Indonesia yang membayar segala bentuk kebijakan penerapan “PAJAK”.

Menurut saya opsi BAILOUT ini merupakan OPSI yang sangat membahayakan situasi ekonomi “menambah sengsara rakyat indonesia dan rusaknya APBN maupun di duga dapat menimbulkan akibat hukum berupa tidak terlacaknya aliran dana hasil kejahatan korupsi dalam FRAUDnya Jiwasraya akibat “Gorengan Saham dilantai bursa saham”, dimana saat ini jelas-jelas Penyidik Kejaksaan Agung RI tengah menerapkan UU TPPU guna mengejar pengembalian kerugian negara akibat “Gorengan Saham” yang menjerumuskan JIWASRAYA.

Apa “dasar hukumnya” opsi BAILOUT dapat dilakukan dalam menyelesaikan FRAUD nya (Gagal Bayar) Jiwasraya?, ini yang wajib diungkap oleh Negara sehingga Diskresi yang dimiliki oleh pemerintah ini nantinya jangan sampai malah dapat menyelamatkan “Para Tersangka Penyebab FRAUD nya Jiwasraya” sebagai akibat adanya celah hukum di opsi BAILOUT tersebut.

Saya bahkan mungkin saja seluruh rakyat Indonesia sangat berharap janganlah “sampai hati” Sri Mulyani membuat kebijakan yang bertindak selaku Menteri Keuangan berlindung didalam isi pasal 50 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) , yang menegaskan bahwa bagi siapa yang melakukan perbuatan dan/atau kebijakan yang merupakan kewenangannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana.

BAILOUT berupa “Release and Dischrarge sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah (Studi Kasus BLBI)” tahun 1998. Merupakan keputusan pemerintah / pejabat negara dengan melakukan kebijakan pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai upaya penyelesaian masalah bagi obligor BLBI yang tidak mampu membayar dikarenakan keadaan mendesak dan demi kepentingan umum dikarenakan terjadinya krisis moneter 1997/1998, sedangkan BAILOUT Bank Century di era itu Menteri Keuangan dijabat oleh Sri Mulyani menggunakan salah satu dasar hukum pada UU No. 6 Tahun 2009 pasal 11 ayat (4) dan (5) yang mengatur tentang Bank Indonesia
Pasal 11 ayat (4) UU itu menyebutkan, “Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah”.

Sedangkan ayat (5) Pasal mempertegas , ‘Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan Bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dalam undang-undang tersendiri’.

Nah, apa dasar hukumnya BAILOUT Jiwasraya yang opsinya dibuka oleh Sri Mulyani ini?, ini yang perlu dikaji tuntas disampaikan secara terbuka ke masyarakat Indonesia, pada Bailout Century muncul persoalan pasca kebijakan itu terjadi yakni TIDAK PIDANA KORUPSI, sedangkan saat ini di kasus FRAUD nya Jiwasraya justru sudah terlebih dahulu di lakukan penyidikan TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG oleh Kejaksaan Agung RI yang saat ini telah menetapkan 6 orang TERSANGKA sekaligus menahan serta telah melakukan penyitaan terhadap berbagai asset terkait Jiwasraya dengan ketentuan UU TPPU, namun memang saat ini Kejaksaan Agung RI belum menerapkan COORPORATE CRIME dalam penyidikannya, keyakinan saya apabila COORPORATE CRIME diterapkan oleh penyidik maka akan lebih memberikan efek jera dari kepastian hukum serta mempermudah pengembalian kerugian keuangan negara dengan mendapatkan kepastian kemana saja dana tersebut mengalir , tentunya peran aktif PPATK disini sangat dibutuhkan sinergitasnya oleh penyidik Kejaksaan Agung RI.

Menurut saya kebijakan untuk memberikan Skema BAILOUT terhadap JIWASRAYA tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan Pejabat Negara / TUN oleh karena kebijakan BAILOUT terhadap JIWASRAYA ini tidaklah masuk dalam katagori persyaratan “keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku” oleh karena FRAUD nya Jiwasraya murni KEJAHATAN yang di lakukan dalam mekanisme PASAR MODAL yang dilakukan oleh orang – perorangan yang patut pula di duga melibatkan sarana korporasi (perseroan yang berbisnis di lantai bursa saham yang menyertakan perbankan dalam transaksi pasar modal).

Sedangkan FRAUD nya Jiwasraya murni masuk dalam kerangka hukum keperdataan diantara orang perseorangan dan/atau perseroan dengan PT. Asuransi JIWASRAYA serta pihak perbankan yang menjadi agen dari produk JS Saving Plan sebagaimana dimaksud pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebagaimana dapat saya uraikan secara ringkas dibawah ini.

Pasal 1313 KUHPerdata mengemukakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”
Pasal 1233 KUHPerdata dikatakan bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang
Pasal 1234 KUHPerdata:”tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: a. sepakat mereka yang mengikat diri b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan c. suatu hal tertentu d. suatu sebab yang halal.
Pasal 1318 KUHPerdata yang mengenai ahli waris dari pemegang polis / tertanggung dalam perjanjian asuransi yang mempunyai hak untuk dilaksanakan prestasi dari perjanjian tersebut.

Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata merupakan “peringatan terhadap syarat-syarat lainnya’, sehingga guna mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, maka sebaiknya pemegang polis memperhatikan ketentuan Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1262 KUHPerdata
Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Oleh karena itu pemegang polis dan penanggung terikat untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya.

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata berbunyi “perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Dengan demikian apabila misalnya pemegang polis terlambat membayar premi, maka penanggung tidak secara sepihak menyatakan perjanjian Asuransi batal. Dilain pihak pemegang polis pun demikian pula.

Pasal 1338 KUHPerdata ayat (3) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 6. Pasal 1339 KUHPerdata yang melahirkan asas kepatuhan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut: “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

Pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUHPerdata yang mengenai penafsiran perjanjian harus diperhatikan pula oleh para pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum dapat juga dipergunakan oleh pemegang polis apabila dapat membuktikan penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

Lalu ketentuan lainnya sebagai berikut :
Pasal 250 KUHD yang artinya sebagai berikut : “Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan tertanggung harus mempunyai kepentingan”
Pasal 254 KUHD yang melarang para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakan perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hak-hak yang oleh ketentuan Undang-undang diharuskan sebagai pokok suatu perjanjian asuransi ataupun hal-hal yang dengan tegas telah dilarang.

Apabila hal demikian dilakukan mengakibatkan perjanjian Asuransi batal. Ketentuan ini diberlakukan terutama untuk mencegah supaya perjanjian Asuransi tidak menjadi perjudian dan pertaruhan. Untuk kepentingan polis hal itu dapat terjadi seperti contoh sebagai berikut: “telah ditutupnya perjanjian Asuransi antara pemegang polis dengan penanggung.”
Pasal 255 KUHD, perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung.
Pasal 257 KUHD disebutkan : “Bahwa perjanjian Asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.”

Pasal 258 KUHD mengenai pembuktian adanya perjanjian asuransi.
Pasal 269 KUHD yang mengatur bahwa dalam perjanjian Asuransi dianut peristiwa yang belum pasti terjadi secara subyektif.

Sehingga dengan keadaan sedemikian rupa maka para nasabah yang dirugikan melalui OJK dapat meminta kepada Kementerian Keuangan untuk MEMPAILITKAN PT. Asuransi Jiwasraya, oleh karena yang berhak mempailitkan Badan Usaha milik Negara adalah mutlak dan absolut berada dikewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dasar hukumnya sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan
Pasal 2 Ayat 5 Jo Jurisprudensi Mahkamah Agunng RI Reg. No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 22 – 10 – 2007.

Pasal 2 Ayat 5 UU Kepailitan menyebutkan : “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Penjelasan
Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. (*)

Comment