TransisiNews.com-  Saat ini bangsa Indonesia sedang konsentrasi menangani pandemi Covid-19, sehingga diharapkan seluruh elemen masyarakat bahu membahu agar wabah ini segera berlalu. Jangan justru memanfaatkan situasi yang dapat memecah belah bangsa. Jangan sembarangan mengumbar isu sensitif rasis Papua. Hal ini diungkapkan Ketua Umum LingkaranSatu, Daniel Reinaldi P di Jakarta, Senin (22/6/2020).

Daniel selaku Ketum LingkaranSatu mendukung langkah Kantibmas yang dilakukan kepolisian RI dalam menjaga stabilitas nasional di Indonesia, terutama tanah Papua. Karena apapun Papua merupakan bagian dari NKRI, untuk itu tidak ada lagi memecah belah bangsa untuk Papua.

Daniel berharap masyarakat jangan percaya berita hoax, di cerna dahulu informasi yang diterima tentang kebenarannya. Jangan langsung percaya begitu saja terkait isu-isu yang beredar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena menurutnya, negara ini memiliki pemerintahan yang legitimasi dalam penanganan setiap permasalahan yang ada, karena ada sekelompok yang ingin memainkan politik rasis di Papua, harapnya.

Tokoh adat (Ondofolo) Sereh Sentani, Yanto Eluay meminta warga Papua tak terprovokasi isu rasisme terkait proses hukum 7 terdakwa kasus demo anarkis.

Ondofolo Yanto Eluay menganggap tatanan hidup berdampingan di Papua kini telah pulih kembali pasca demo rusuh di Jayapura akibat persekusi yang terjadi di Surabaya saat itu. Provokasi hanya akan berdampak buruk dan menggores trauma lama yang tidak diinginkan semua masyarakat.

“Saya sebagai salah satu tokoh adat Papua di Jayapura mengimbau agar kita jangan terprovokasi, jangan ikut mempolitisir seakan-akan ini adalah tahanan politik yang berbau rasisme. Boleh memberi dukungan moril untuk penegakan hukum yang baik, namun jangan lupa kita negara hukum, semua ada prosesnya,” kata Ondofolo Yanto di Pendopo Adat di Sentani.

Sementara itu Wilson Lalengke yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 ini juga menambahkan, pemberitaan politik paling sering ditumpangi oleh berita-berita bohong atau menyimpang dari fakta lapangan. Apalagi informasi bernuansa politisasi agama, suku, dan ras serta antar golongan, hampir selalu disusupi oleh berita yang tidak benar, minimal dipelintir oleh oknum tertentu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa PTUN Jakarta memerintahkan Menkominfo dan Presiden RI meminta maaf atas kebijakan yang salah telah memperlambat dan memutus hubungan internet di Papua semasa terjadi kerusuhan tahun 2019 lalu. Yang mana informasi ini ternyata tidak sesuai dengan fakta. Karena di dalam putusan PTUN itu tidak terdapat kalimat ataupun kata yang menyatakan demikian atau yang dapat ditafsirkan seperti itu (2). Tak pelak, atas keteledoran 27 media nasional dengan menyajikan berita hoax tersebut, belasan elemen masyarakat menyampaikan pengaduan ke Dewan Pers, ujarnya.

Ketika disinggung disekitar beredarnya berita yang menyebutkan bahwa PTUN Jakarta memerintahkan Menkominfo dan Presiden RI meminta maaf atas kebijakan yang salah telah memperlambat dan memutus hubungan internet di Papua semasa terjadi kerusuhan tahun 2019 lalu. Kepada media Rakyatmerdekanews.com, (22/6), Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kominfo, Henri Subiakto mengatakan, putusannya tidak ada amar seperti itu. Putusan yang menyebut Presiden harus minta maaf itu tidak ada, itu adalah hoax. Dan hal ini sudah diakui di Dewan Pers sebagai kesalahan berita, itu merupakan kesalahan media secara berjamaah. Kalau pemerintah dianggap salah oleh PTUN ya sdh dihormati keputusan itu, jelasnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya kemungkinan pihak-pihak yang menjadi provokator dengan memanfaatkan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) untuk menyulut emosi publik yang dapat mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia secara umum.

“Kita jauh lebih beruntung karena memiliki Pancasila yang mampu mempersatukan berbagai perbedaan SARA. Namun kita tetap harus waspada, karena tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang berusaha menjadi provokator, memanfaatkan kejadian di Amerika untuk menyulut emosi publik yang dapat mengganggu kedamaian di Papua khususnya dan Indonesia umumnya,” kata Bamsoet dalam dialog virtual bertajuk “Rasisme Vs Makar”, di Jakarta, Sabtu (13/6).

Dia mengakui bahwa isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah isu yang sensitif, bahkan bagi negara yang sangat matang kehidupan demokrasinya seperti Amerika Serikat.

Menurut dia, dari berbagai aksi kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di Papua, pihak yang paling menderita adalah rakyat, korban materi dan terutama korban jiwa, karena setiap nyawa adalah bagian tidak terpisahkan dari jiwa bangsa Indonesia.

“MPR terus terlibat membantu saudara kita yang menyuarakan keadilan sosial terhadap Papua agar tidak mendapat diskriminasi hukum,” katanya. (RMNEWS/Red)

Kiriman serupa

Comment