TransisiNews.com Taput– Tingginya harga gas LPG 3kg di Tapanuli Utara, membuat berang Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.

Pasalnya, Bupati Taput sebelumnya telah mengeluarkan Harga Eceran Tertinggi(HET) LPG 3kg/tabung sebesar Rp.18.000,-. Hal itu diungkapkannya menanggapi masih saja para agen atau pengecer membuat harga diluar ketentuan yang sudah ditandatangani nya sendiri sebagai Bupati. Senin, 04/05/2020.

Kepada TransisiNews.com Bupati yang diusung koalisi PDIP ini meyakinkan bahwa, Pemerintahan yang dipimpinnya telah bekerja dan menangani hal tersebut, namun masih saja membandal.

“Pemda macan Ompong menangani ini. Pemda tidak punya kewenangan mencabut ijin Agen/Pangkalan yang bandal dan memberikan/mengusulkan ijin Agen/Pangkalan baru. Usul saya, dan sudah pernah saya sampaikan surat ke Pertamina, menteri BUMN, pemerintah pusat, agar penyaluran LPG 3 kg, biar melalui BUMDES saja dengan sepengetahuan Bupati/walikota. Biar tepat sasaran, sesuai HET dan tidak terjadi kelangkaan. Jadi tidak ada lagi mafia bermain.”Tegas Bupati dua periode ini.

Selaku Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan berharap kepala daerah punya kewenangan untuk mencabut ijin agen/pangkalan yang melanggar ketentuan dan Pemkab bisa mengusulkan yang baru, Beber Bupati.

UU Otonomi itu Jangan Terus Dipreteli

Adanya kewenangan ditarik ke propinsi atau pusat membuat daerah bagaikan “macan ompong”.

Jangan biarkan Daerah itu terjadi, seperti Macan Ompong, adanya Ijin galian c, Kehutanan dan lainnya harus dikembalikan ke Pemkab/Walikota, kata Nikson.

“Sekarang coba pak, lihat kerusakan lingkungan, perambahan Hutan sehingga tak terkontrol lagi, semua ditarik ke Propinsi dan Pusat”

Contoh lainnya tambahnya, Bagaimana Propinsi dapat melakukan pengawasan pendidikan? seperti pengawasan SMA-SMK di Nias, Tapanuli ataupun daerah lainnya, Semoga Kewenangan Daerah itu dikembalikan. Ungkap Nikson.

(Red)

Kiriman serupa

Comment