Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Berita » Hak Rakyat Jika LockDown, Karantina Kesehatan Wilayah dan Kebutuhan Pangan serta Kesehatan Warga Terdampak

Hak Rakyat Jika LockDown, Karantina Kesehatan Wilayah dan Kebutuhan Pangan serta Kesehatan Warga Terdampak

(41 Views) Maret 30, 2020 8:39 am | Published by | No comment

KARANTINA KESEHATAN WILAYAH DAN KEBUTUHAN PANGAN DAN KESEHATAN WARGA TERDAMPAK

Oleh: Haris Budi Kuncahyo*
DEKLARATOR PENA 98

Merdekakaaa.!!!

*KEPADA YANG TERHORMAT :*
*1. Bapak Presiden RI Haji Jokowi dan Wapres RI KH Ma’ruf Amin di Jakarta*

*2. Seluruh Wakil Rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten di seluruh Dapil se-Indonesia.*

*3. Kapolri dan Panglima TNI di Jakarta*

*4. PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama di Jakarta serta PW Muhammadiyah dan PW NU Propinsi serta PD Muhammadiyah dan PC NU Kota atau Kabupaten se Indonesia.*

*5. Semua Pimpinan Partai Politik dan seluruh Gerakan Massa Santri, Kyahi, Ulam Tani, Pelajar, Mahasiswa, Rohaniawan, Dosen, Guru, Seniman, Budayawan dan Tokoh Masyarakat Linta Agama dan Kepercayaan.*

*6. Seluruh Gerakan Massa Wanita, Perempuan, Ibu-Ibu se-Indonesia*

*7. Seluruh Group WA, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain lain di dunia online di seluruh dunia yang ada warga Indonesia*

*8. Seluruh Pimpinan dan anggota serta mitra Badan Inteljen Negara (BIN), Badan Inteljen Strategis (BAIS) serta lintas Sandi Negara diberbagai tingkatan*

*9. Seluruh kekuatan Pendukung Jokowi dan Prabowo Subianto di seluruh Indonesia*

*10. Seluruh Pengurus KNPI, OKP Umum dan Agama / Kepercayaan Mahasiswa dan Pemuda se-Indonesia*

*11. Seluruh Pimpinan Majelis Rohani Keagamaan dan Kepercayaan se-Indonesia*

*12. Lebih khusus pada YTH Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri, Bapak Haji Tomy Soeharto, Bapak Haji Ilham Habibi, Ibu Hajah Yeny Wahid, Bapak Haji SBY, Bapak Haji Yusuf Kalla, Bapak Haji Gatot Nurmantyo, Bapak Haji Amin Rais, Bapak KH Mustofa Bisri, Ibu Hajah Rahmawati Soekarno Putri, dan lainnya seluruh tokoh nasional yang tidak sempat saya sebut namanya*

*13. Seluruh Eksponen Wantimpres RI Presiden RI Jokowi periode pertama dan Seluruh Wantimpres RI Presiden RI Jokowi periode sekarang*

*14. Pimpinan MUI dan FKAUB se-Indonesia*

*15. Seluruh Tokoh Kampung Perdesaan, Perkotaan, Pedalaman, Pegunungan, Pesisir hingga yang tak terjangkau di Kepulauan Terluar, Terdepan dan Tertinggal*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*Selamat Berdaulat untuk Indonesia Damai, Sehat dan Sejahtera !!!*

Dengan hormat, saya *Haris Budi Kuncahyo (0821-3932-9989)* warga Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur dengan tujuan *_mencari pertolongan Alloh SWT Sang Pencipta Alam Semesta_* dengan ihtiar sebagai warga negara Indonesia *_yang tertib hukum dan loyal terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945_* maka dengan ini hendak menyampaikan:

*Persolan KARANTINA KESEHATAN WILAYAH HARUS SEGERA DIKETAHUI oleh Masyarakat* yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kaitannya dengan situasi terkini menyangkut *SITUASI WABAH CORONA / COVID-19* yang telah mengakibatkan dampak vertikal dan horizontal dalam perspektif Sosial Politik dan Sosial Budaya bagi _persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia kita._

Mempertimbangkan *sosial politik dan sosial budaya* yang tidak bisa lepas dari *SOSIAL EKONOMI RAKYAT* secara umum, meluas dan massif, mohon dengan hormat lebih khusus kepada *YTH Bapak Presiden RI Haji Jokowi dan Wapres RI KH Ma’ruf Amin serta Seluruh Wakil Rakyat* agar segera mengambil langkah strategis dan taktis dibawah ini :

1. Segera lakukan *Karantina Kesehatan Wilayah Per Area* sesuai kebutuhan di lapangan, karena masing masing daerah memiliki topografi, geografi dan demografi yang berbeda beda.

2. *Segera distribusi kan Kebutuhan Pangan dan Kesehatan Rakyat setempat* yang terkena Karantina Kesehatan Wilayah.

3. *Stop warga asing dan warga Indonesia yang dari luar negeri menuju dalam negeri* kecuali urusan tertentu yang darurat dan Tugas Negara.

4. *Semua Kepala Daerah dan Wakilnya serta Wakil Rakyat di DPR RI, DPD RI, DPRD agar turun dan observasi serta membuat resume maupun proposisi pemantauan di lapangan secara langsung* agar keluhan dan kebutuhan pangan serta kesehatan warga tidak terlantar, terlebih kawasan miskin perkotaan, perdesaan, pulau tertinggal, terluar dan terdalam di seluruh Indonesia.

5. Terakhir, kepada Pemerintah Republik Indonesia *_agar memperhatikan keterlibatan semua Wartawan Resmi baik cetak, elektronik, audiovisual maupun online agar diajak kerjasama aktif dan diberikan kemudahan untuk menjalankan aktifitas yang saling mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia_* dalam rangka penanggulangan Virus Corona atau COVID-19 ini serta melaporkan terhadap semua KEBUTUHAN PANGAN DAN KESEHATAN WARGA setelah dilakukan Karantina Kesehatan Wilayah.

Demikian usulan saya sebagai warga biasa, semoga menjadi SEMANGAT KEBAIKAN UNTUK MERAIH KEMASLAHATAN SESAMA WARGA BANGSA DAN DEMI KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bersama ini saya lampirkan Penjelasan Hukum dari *YTH Bapak Sigar Aji Poerana, SH* yang tertulis di www.hukumonline.com

Mohon maaf bila tidak berkenan…

*Sekali Merdeka,*
*Tetap Merdekaaaa…. !!!*

فاستبيقوالخيرات…
والله الموافيق الي أقوام الطاريق
بالله التوفيق والهداية والمغفرة
والله المستعان…
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

_Pagi hari di Tlogowaru, Kota Malang_
*Senin, 30 Maret 2020*

Hormat saya,

*Haris Budi Kuncahyo*
DEKLARATOR PENA 98

*Lampiran dari Bapak Sigar Aji Poerana, SH* yang tertulis di www.hukumonline.com
*Pertanyaan*
Bagaimana jika nanti Indonesia harus lockdown seperti *Italia*?

Apakah pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi *kebutuhan dasar penduduk*?

Dan apa *dasar hukum* pemerintah dapat melakukan lockdown? Terima kasih.

*Hak Rakyat Jika Terjadi Lockdown*
*Sigar Aji Poerana, S.H.*
Hak Asasi Manusia
Bung Pokrol
Jumat, 20 Maret 2020

Pertanyaan
Bagaimana jika nanti Indonesia harus lockdown seperti Italia? Apakah pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk? Dan apa dasar hukum pemerintah dapat melakukan lockdown? Terima kasih.

*Ulasan Lengkap*
Kewajiban Pemerintah Pusat dalam Kekarantinaan Kesehatan
Penutupan perbatasan wilayah Indonesia atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (“UU 6/2018”).

Patut dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.[1]

Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.[2]

Menurut hemat kami, penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu adanya kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan masyarakat.[3]

Patut dipahami bahwa pemerintah pusatlah yang menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.[4]

Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.[5]

Dalam artikel WHO Announces COVID-19 Outbreak A Pandemic sendiri telah diterangkan bahwa:

The meeting follows the announcement yesterday by Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO’s Director-General, that COVID-19 can be characterized as a pandemic. This is due to the rapid increase in the number of cases outside China over the past 2 weeks that has affected a growing number of countries.

Berdasarkan uraian tersebut, jika diterjemahkan secara bebas, World Health Organization telah menganggap Covid-19 atau virus corona sebagai sebuah pandemi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pandemi berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Maka, menurut hemat kami, penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sehingga pemerintah memiliki alasan untuk melakukan karantina di wilayah Indonesia.

Kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.[6]

Tindakan kekarantinaan kesehatan tersebut berupa:[7]
karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
pembatasan sosial berskala besar;
disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.

Karantina Wilayah
Lockdown sendiri, menurut hemat kami, di antaranya dapat dikaitkan dengan karantina wilayah. Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.[8]

Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.[9]

Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina dan anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.[10]

Selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.[11]

Kemudian, Pasal 8 UU 6/2018 menegaskan bahwa setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina.

Selain itu, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.[12]

Pembatasan Sosial Berskala Besar
Di sisi lain, pembatasan sosial berskala besar juga merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana diterangkan di atas.

Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.[13]

Patut diperhatikan bahwa, baik karantina wilayah maupun pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.[14]

Pembatasan sosial berskala besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.[15]

Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi:[16]
peliburan sekolah dan tempat kerja;
pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Menurut hemat kami, maksud lockdown dari pertanyaan Anda dapat beragam, namun jika merujuk dari penjelasan di atas, pelaksanaan karantina wilayah secara nasional sangat dimungkinkan, sehingga tidak ada yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Selain itu, dapat diberlakukan juga pembatasan sosial berskala besar, seperti meliburkan sekolah dan/atau tempat kerja, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk membatasi kegiatan masyarakat di ruang publik dalam pencegahan penyebaran virus corona.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Referensi:
Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 19 Maret 2020, pukul 17.38 WIB;
WHO Announces COVID-19 Outbreak A Pandemic, diakses pada 19 Maret 2020, pukul 17.15 WIB.

[1] Pasal 1 angka 1 UU 6/2018
[2] Pasal 1 angka 2 UU 6/2018
[3] Pasal 4 UU 6/2018
[4] Pasal 10 ayat (1) UU 6/2018
[5] Pasal 10 ayat (3) UU 6/2018
[6] Pasal 15 ayat (1) UU 6/2018
[7] Pasal 15 ayat (2) UU 6/2018
[8] Pasal 1 angka 10 UU 6/2018
[9] Pasal 53 ayat (2) UU 6/2018
[10] Pasal 54 ayat (2) dan (3) UU 6/2018
[11] Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018
[12] Pasal 7 UU 6/2018
[13] Pasal 1 angka 11 UU 6/2018
[14] Pasal 49 ayat (3) UU 6/2018
[15] Pasal 59 ayat (2) UU 6/2018
[16] Pasal 59 ayat (3) UU 6/2018.

 

*Tulisan dikirimkan ke redaksi TransisiNews.com

Categorised in: , ,

Comment