Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Berita » Eksekusi di Desa Siraja Hutagalung Hal Biasa, Polisi Hanya Sebatas Pengamanan

Eksekusi di Desa Siraja Hutagalung Hal Biasa, Polisi Hanya Sebatas Pengamanan

(32 Views) September 12, 2020 9:31 am | Published by | No comment

Transisi Taput – “Sebenarnya eksekusi semalam tidak ada yang luar biasa disana” ujar Jonggi Simanjuntak Kamis,(10/9/2020).

Jonggi Simanjuntak adalah Penasehat Hukum (PH) dari keturunan Op. Prekenius Hutagalung sebagai pemenang perkara perdata melawan keturunan Op. Sirus dalam sengketa dua objek lahan didesa Siraja Hutagalung, Kec. Siatas Barita, Kab.Tapanuli Utara, Sumut.

Dikatakan, eksekusi dua objek lahan pada rabu (9/9/2020) adalah hal biasa sebagai konswensi  dari sebuah keputusan perdata yang sudah inkrah.

Menurutnya, sengketa lahan itu terdaftar dalam perkara No 40 tahun 2017 dan sudah inkrah. namun dalam beberapa tahun ini mereka tidak melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Selanjutnya permohonan eksekusi dimulai pada November 2019, dan pelaksanaan eksekusi sudah pernah pada bulan Februari 2020. Tetapi karena ada permintaan dari Pengetua Desa Siraja Hutagalung termasuk kepala desa meminta agar masalahnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam kesepakatan yang juga dihadiri keturunan Op. Sirus yang tertuang dalam berita acara tersebut disepakati dalam tempo satu bulan tidak ada kesepakatan maka eksekusi bisa dilaksanakan.

Dan karena tidak adanya kesepakatan dalam satu bulan itu, maka bulan maret 2020 eksekusi kembali dimohonkan. Namun karena suasana pandemi covid–19 eksekusi beberapa kali diundurkan, sambungnya.

Ternyata dalam masa tunggu pandemi covid–19 lanjut Jonggi, mereka memasukkan dua perkara terhadap dua objek lahan termasuk rumah, dan terdaftar dalam perkara perdata No 16 dan No 20 tahun 2020.

“Perkara No 40 sudah inkrah, laksanakan putusannya. Bilamana dalam perkara no 16 atau 20 mereka menang, kita iklas”beber Jonggi simanjuntak

Bersamaan dengan Jonggi, Sondang Togatorop keturunan dari Op. Prekenius pemohon eksekusi mengatakan bahwa lahan tersebut dipinjam pakai pada tahun 1988 oleh keturunan Op. Sirus Hutagalung selama lima tahun tanpa sewa, dengan alasan buat warung dan tertuang dalam surat perjanjian.

Kemudian setelah lima tahun, mereka mengajukan agar pinjam pake lahan tersebut bisa diperpanjang dengan memberi uang elek elek sebesar Rp. 1.500.000,–

“jadi saya tidak tahu menahu terkait sertifikat itu mereka buat” ujar Sondang Togatorop.

Terpisah Jumat (11/9/2020) Kasubbag Humas Polres Tapanuli Utara Aiptu W. Baringbing mengungkapkan, keberadaan polisi dalam pelaksanaan eksekusi hanyalah sebatas pengamanan.

Menurutnya, keberadaan polisi adalah atas permintaan dari pihak pengadilan sebagai pelaksana eksekusi. Dan ketika dalam proses eksekusi ada pihak pihak yang menghalangi. Maka polisi bisa berindak tegas

“Jadi kita sebatas pengamanan eksekusi yang diminta pengadilan, bukan kondisi melindungi rakyat kecil atau tidak” ucap Barimbing (tim)

Categorised in: , ,

Comment