TRANSISI NEWS– Polemik pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri di kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kian meruncing. Sejumlah pihak menyesalkan keputusan Menteri BUMN, Erick Thohir itu karena dinilai mencederai profesionalitas TNI dan Polri.

Langkah Erick memasukkan nama perwira tinggi TNI dan Polri ke jajaran komisaris BUMN juga berpeluang menyalahi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Jabatan struktur komisaris perusahaan plat merah mestinya diisi oleh kalangan profesional sipil.

Hal ini dikatakan Koordinator Pusat Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB), Noman Silitonga, melalui keterangan resminya kepada Redaksi, Sabtu (27/06). Menurutnya, kebijakan Erick justru akan mengembalikan stigma negatif institusi TNI dan Polri.

“Sorotan publik kepada Menteri Erick karena memasukkan perwira tinggi TNI dan Polri dalam tubuh BUMN adalah hipotesa awal bahwa langkah ini bermasalah. Tentu saja, jabatan sipil yang diisi oleh perwira aktif TNI dan Polri justru akan mengulang romantisme Orde Baru,” terang Noman.

“Cita-cita reformasi TNI dan Polri sebagai napas demokrasi tampaknya akan tercoreng. Mestinya, mekanisme pengangkatan struktur komisaris BUMN mempertimbangkan, salah-satunya, marwah institusi TNI dan Polri. Apalagi, hal tersebut menyalahi peraturan perundangan yang berlaku,” imbuh dia.

Bagi Noman, romantisme Orde Baru tercium melalui kebijakan pengangkatan perwira aktif TNI dan Polri dalam bisnis negara. Ranah jabatan sipil mestinya diduduki kalangan profesional sipil, apalagi menyangkut perusahaan bisnis negara.

“Mengangkat TNI dan Polri di jabatan struktural BUMN berarti hendak menfasilitasi pendekatan keamanan oleh negara dalam setiap konflik hukum. Pendekatan semacam ini kerap kali berujung pada kekerasan dan kriminalisasi warga,” ungkap Noman.

Menteri BUMN Erick Thohir dinilai lakukanLangkah Inkonstitusional

Selain mencederai reformasi TNI dan Polri, pengangkatan perwira aktif dua instansi pertahanan dan kemanan itu inskonstitusional. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

“Undang-undang tersebut menjelaskan detail, utamanya pada pasal 47 ayat 1 UU TNI, bahwa prajurit TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau memundurkan diri. Pada UU Polri juga dijelaskan hal senada pada pasal 8 ayat 3,” jelasnya. (Red)

Kiriman serupa

Comment