Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Berita » Bupati Tutup Mata, Bangunan Megah Diduga Tanpa IMB Gelapkan Pajak Retribusi Daerah

Bupati Tutup Mata, Bangunan Megah Diduga Tanpa IMB Gelapkan Pajak Retribusi Daerah

(22 Views) Mei 9, 2020 7:59 am | Published by | No comment

TransisiNews.com Deli Serdang- Adanya Perda Kabupaten Deli Serdang Terkait Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor 14 Tahun 2006, ternyata tidak berlaku bagi pemilik Konstruksi gedung megah di jalan Setia Budi Ujung bersebelahan dengan Pemakaman Budha Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Bangunan Megah tersebut diduga tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) disebabkan banyak faktor yang terjadi, mungkin tanah diatas gedung tersebut sedang bersengketa atau tidak memiliki keabsahan, sehingga sulit untuk dilakukan perijinan secara administrasi, atau faktor lainnnya juga bisa terjadi. Hal ini dikatakan Ketua Umum Relawan Jokowi LingkaranSatu Daniel Panggabean kepada TransisiNews.com yang dimintai tanggapannya, Jumat malam, 08 Mei 2020 melalui selulernya.

Menurut Aktivis Putra Batak ini, Selama Negara Republik Indonesia berdiri, sesuai UUD 1945, persamaan, kedudukan dalam masalah hukum haruslah dijunjung tinggi, karena hal ini merupakan cita-cita pejuang bangsa terdahulu, ungkap Ketua Umum LingkaranSatu.

Selain keberadaan gedung yang tak tersentuh Perda 14 Tahun 2006 itu, tampak tidak berdayanya Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya yang sangat mencerminkan pemilik ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dihadapan masyarakat.

“Sangat disayangkan bila bangunan ini tak miliki IMB, dan bila itu terbukti berarti Pemasukan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah masuk keranah kerugian negara” Ungkapnya.

Ketua Umum LingkaranSatu mendesak kepada Bupati melalui kepala Dinas terkait segera menindaklanjuti, adanya dugaan Pelanggaran Perda nomor 14 Tahun 2006, Serta mengakibatkan penggelapan Retribusi dari IMB tersebut.

“Perda itu dilakukan dari perwakilan rakyat daerah(DPRD) dengan pejabat eksekutif dalam hal ini Bupati dan DPRD dan DPRD sebagai Pengawas Pelaksanaan terlaksananya Perda itu dijalankan baik oleh eksekutif, bukan malah melanggarnya. “Beber Ketua Umum LingkaranSatu.

(Heri/Red)

Categorised in: , ,

Comment